ADE CANDRA KIRANA (2018) PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG DI KABUPATEN ROKAN HILIR MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1985 TENTANG WAJIB DAN PEMBEBASAN UNTUK DITERA DAN/ATAU DITERA ULANG SERTA SYARAT BAGI ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018513IH.pdf Download (255kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018513IH.pdf Download (489kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018513IH.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018513IH.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018513IH.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018513IH.pdf Download (431kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018513IH.pdf Download (338kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018513IH.pdf Download (470kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018513IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018513IH.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018513IH.pdf Download (259kB) | Preview

Abstract

Alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya merupakan hal yang terpenting dalam melaksanakan kegiatan perekonomian masyarakat, oleh sebab itu Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya. Salah satu amanat undang-undang tersebut adalah pelaksanaan Tera dan Tera Ulang terhadap alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP). Penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan dengan UTTP yang ada di Pasar Tradisional dan Perusahaan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) yang terdapat di Kabupaten Rokan Hilir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang di Kabupaten Rokan Hilir Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya dan mengetahui hambatan yang dialami pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam pelaksanaan Tera dan Tera Ulang tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisa menggunakan deskriftif analitis, sedangakan dalam penentuan sample penulis menggunakan metode purposive sampling. Setelah Penulis melakukan penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan Tera dan Tera Ulang terhadap UTTP di Kabupaten Rokan Hilir belum sepenuhnya sesuai dengan yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya, hal ini didapatkan dengan masih banyaknya UTTP yang ada di Pasar Tradisional di Kabupaten Rokan Hilir yang belum di Tera dan Tera Ulang, sedangkan untuk SPBU telah dilakukan Tera namun belum dilakukan Tera Ulang. Hal ini dikarenakan beberapa hambatan, yaitu; Sarana dan prasana untuk pelayanan Tera dan Tera Ulang relatif belum lengkap dan belum mencukupi untuk melayani seluruh UTTP yang ada, kapasitas Penera yang tidak mencukupi ii untuk melayani seluruh UTTP yang ada, dan kesulitan menemukan SDM yang sesuai dalam kualifikasi metrologi legal (S1 Teknik Metrologi), fungsi pengawasan yang belum berjalan dengan baik, kurangnya fokus pemerintah dalam pelaksanaan Tera dan Tera Ulang dikarenakan PAD yang dihasilkan relatif rendah dan operasional Tera dan Tera Ulang menggunakan biaya yang tinggi.

Actions (login required)

View Item