SYARA PRANSISKA (2018) PENGAWASAN DINAS SOSIAL KABUPATEN KAMPAR DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN BERDASARKAN PERMENSOS RI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018507IH.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018507IH.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018507IH.pdf Download (166kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018507IH.pdf Download (279kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018507IH.pdf Download (127kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018507IH.pdf Download (553kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018507IH.pdf Download (535kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018507IH.pdf Download (726kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018507IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018507IH.pdf Download (218kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018507IH.pdf Download (289kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini dilatar belakangi oleh pengamatan Penulis melalui program perlindungan sosial yang digalakkan Pemerintah Indonesia yaitu “Social Safety Net” (Jaring Pengaman Sosial). Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Bantuan Langsung Tunai Bersyarat (BLTB) yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu tahapan program perlindungan sosial, yang juga dikenal didunia internasional dengan istilah conditional cash transfers (CCT). Penyelenggaraan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tingkat kabupaten/kota. Mengenai Pengawasan yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Kampar terhadap pemberian pelaksanaan bantuan sosial PKH yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang PKH. Lokasi penelitian di Dinas Sosial Kabupaten Kampar. Metode penelitian sosiologis. Populasi dan sampel dalam skripsi ini adalah 1 orang Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, 1 orang Koordinator Kabupaten PKH, dengan teknik sampling yaitu Total Sampling, dan Populasi 8 orang pendamping sosial kecamatan tambang, serta 1974 KPM PKH kecamatan tambang, sampel sebanyak 2 orang Pendamping Sosial Kecamatan Tambang, dan 95 orang KPM PKH pengambilan sampel ini mengunakan teknik Purposive Sampling. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, angket, dan studi pustaka. Melalui metode analisa data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini tentang pengawasan intern belum berjalan secara efektif, karena masih ditemukan Penerima bantuan sosial PKH tergolong mampu, tugas dan kewajiban pendamping sosial yang belum berjalan secara efektif dilihat dari penerima bantuan sosial PKH yang tidak melaksanakan kewajiban.

Actions (login required)

View Item