NILIYA (2017) ANALISIS PERIZINAN PERTAMBANGAN PADA KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
1. COVER (1).pdf Download (141kB) | Preview |
|
|
Text
2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (224kB) | Preview |
|
|
Text
3. ABSTRAK (1).pdf Download (120kB) | Preview |
|
|
Text
4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (401kB) | Preview |
|
|
Text
5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (135kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB I (1).pdf Download (344kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB II (1).pdf Download (552kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB III (1).pdf Download (299kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB IV (1).pdf Download (413kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
10. BAB V (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (960kB) |
|
|
Text
11. BAB VI (1).pdf Download (217kB) | Preview |
|
|
Text
12. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (203kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perizinan Pertambangan pada Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk mengetahui hambatan dalam proses izin pertambangan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perizinan pertambangan diukur dengan 4 indikator, yaitu Persyaratan Administrasi, Pesyaratan Teknis, Persyaratan Lingkungan dan Persyaratan Finansial. Metode Penelitian dalam Penelitian ini yakni Deskriptif Kualitatif, dengan penentuan sampel melalui teknik purposive sampling yakni pada Bidang Pertambangan Mineral. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara) indikator Persyaratan Lingkungan dengan (mean = 2,41) lebih tinggi berbanding dengan Persyaratan Finansial dengan (mean = 2,38) dan Persyaratan Administrasi dengan (mean = 2,33). Sedangkan yang paling rendah adalah indikator Persyaratan Teknis dengan (mean = 2,33). Dari hasil penelitian melalui Wawancara dan Kuesioner diketahui bahwa hambatan dalam proses perizinan pertambangan yakni terlalu banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ketidaktahuan atas informasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan yang harus dilengkapi, serta mahalnya biaya untuk mendapatkan dokumen yang digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan maupun finansial. Kata Kunci : Implementasi, Persyaratan, Perizinan, Pertambangan
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara |
| Depositing User: | Ms. Ernawati |
| Date Deposited: | 20 Aug 2019 08:33 |
| Last Modified: | 20 Aug 2019 08:33 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/17791 |
Actions (login required)
 |
View Item |