Buzar Al-Ghifari (2018) Ketentuan-Ketentuan Pembagian Warisan Antara Ahli Waris dan Penerima Wasiat Wajibah Berdasarkan Hukum Islam. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. 2018113THK_COVER.pdf Download (305kB) | Preview
Preview	Text 2. 2018113THK_PENGESAHAN.pdf Download (286kB) | Preview
Preview	Text 3. 2018113THK_KATA PENGANTAR.pdf Download (327kB) | Preview
Preview	Text 4. 2018113THK_DATAR ISI.pdf Download (316kB) | Preview
Preview	Text 5. 2018113THK_ABSTRAK.pdf Download (364kB) | Preview
Preview	Text 6. 2018113THK_BAB I.pdf Download (437kB) | Preview
Preview	Text 7. 2018113THK_BAB I1.pdf Download (795kB) | Preview
Preview	Text 8. 2018113THK_BAB III.pdf Download (370kB) | Preview
	Text 9. 2018113THK_BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (574kB)
Preview	Text 10. 2018113THK_BAB V.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text 11. 2018113THK_DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (339kB) | Preview

Abstract

mengingat banyaknya permasalahan tentang pembagian warisan antara ahli waris dengan penerima wasiat wajibah yang tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga menimbulkan pertikaian antara ahli waris dengan penerima wasiat wajibah. Untuk menyelesaikan masalah tersebut dilakukan penelitian secara normatif terhadap Al-Qur’an, Hadits dan Kompilasi Hukum Islam serta peraturanperaturan lainnya yang berkaitan dengan hukum wasiat wajibah. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif, sedangkan pengambilan keputusan dilakukan dengan logika deduksi. Berdasarkan analisis diketahui bahwa : Relevansi pembagian warisan secara adil antar ahli waris dan penerima wasiat wajibah (anak angkat atau orang tua angkat, ahli waris yang terhijab dan kerabat yang tidak menjadi ahli waris) menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 209 merupakan perwujudan dari keadilan distributif atau keadilan yang bersifat proporsional dalam menjawab pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat atau orang tua angkat adalah semata-mata untuk menghindari kemafsadatan di masa mendatang. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh Hakim Pengadilan Agama adalah berdasarkan maslahah mursalah untuk kesejahteraan bersama. Maslahat ini dapat digunakan apabila : a) adanya kesesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuantujuan syariah, b) maslahat itu harus masuk akal, maslahat mempunyai sifat yang sesuai dengan pemikiran yang rasional jika diajukan kepada kelompok rasionalis akan dapat diterima, c) dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi, dalam pengertian bahwa apabila maslahat diterima oleh akal tidak diambil, niscaya manusia akan mengalami kesulitan

Actions (login required)

View Item