RAHMAYENI ISNAIDA (2018) PELAKSANAAN PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN TOSERBA DI KECAMATAN TAMPAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018465IH.pdf Download (248kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018465IH.pdf Download (387kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018465IH.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018465IH.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018465IH.pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018465IH.pdf Download (519kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018465IH.pdf Download (330kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018465IH.pdf Download (630kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018465IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (501kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018465IH.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018465IH.pdf Download (202kB) | Preview

Abstract

Upah merupakan salah satu aspek yang paling sensitif dalam hubungan kerja. Berbagai pihak yang terkait melihat upah dari masing-masing sisi yang berbeda. Karyawan/pekerja melihat upah sebagai sumber penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya, sementara itu di lain pihak, pengusaha melihat upah sebagai salah satu biaya produksi yang harus dikeluarkan sedangkan pemerintah melihat upah sebagai aspek untuk tetap dapat menjamin terpenuhinya kehidupan yang layak bagi karyawan/pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas karyawan/pekerja, dan meningkatkan daya beli masyarakat. Dengan melihat berbagai kepentingan yang berbeda tersebut, salah satu cara pemerintah untuk menyelaraskan keinginan para pelaku ekonomi maka ditetapkanlah kebijakan mengenai pengupahan yang telah ditentukan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana didalam nya terdapat mengenai upah minimum. Dalam pasal 89 ayat (3) dikatakan bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan/atau bupati/walikota. Kemudian dalam pasal 90 ayat (1) dikatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 89. Namun kebijakan mengenai upah ini masih saja tidak berjalan sesuai aturan yang telah berlaku, salah satunya dengan masih ada pengusaha yang tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah mengenai upah minimum yang dibayarkan kepada karyawan/pekerja. Berangkat dari latar belakang permasalahan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana pelaksanaan pembayaran upah dilakukan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan dan maka dari itu penulis mengambil bahasan mengenai pelaksanaan pembayaran upah pada kariawan toserba diwilayah kecamatan tampan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dimaksudkan untuk menjelaskan serta klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan yang terjadi dengan jalan mengurai sejumlah data yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembayaran upah minimum serta faktor yang mempengaruhi rendahnya nilai upah terhadap karyawan/pekerja. Selanjutnya hasil penelitian yang penulis dapatkan selama proses pembuatan skripsi ini adalah pelaksanaan pembayaran upah karyawan khususnya pada toserba yang ada di kecamatan tampan belum sesuai dengan semestinya. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yang penulis dapatkan dari hasil angket yang penulis sebarkan kepada karyawan. Dan karena masih terjadinya pengupahan dibawah upah minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat maka penulis berpendapat belum terpenuhinya upaya pemerintah dalam mewujudkan dan menjamin kehidupan yang layak bagi karyawan/pekerja dan keluarganya.

Actions (login required)

View Item