Helna Pebruwenti (2011) TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN TRADE RELATED INVESMENT MEASURES (TRIMs) DALAM UU NO. 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (Studi Terhadap Penanaman Modal Asing). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2011_2011122.pdf Download (316kB) | Preview

Abstract

Perjanjian TRIMs timbul sebagai reaksi terhadap meningkatnya kekhawatiran para investor asing dan negara-negara maju terhadap semakin banyaknya kebijakan-kebijakan penanaman modal khususnya di negara sedang berkembang. Indonesia telah mengikatkan dirinya didalam organisasi perdagangan dunia WTO, sehingga segala kewajiban yang disepakati dalam wadah organisasi tersebut menjadi kewajiban Indonesia untuk melaksanakannya. Khusus untuk kebijakan penanaman modal, maka Indonesia dalam menetapkan kebijakannya harus disesuaikan dengan aturan-aturan dalam TRIMs. Pasal 12 UUPM mengandung perlakuan yang berbeda antara PMDN dan PMA dan pasal 18 UUPM memuat tentang pemberian insentif yang didasarkan pada persyaratan. Hal ini merupakan hal yang dilarang oleh WTO yang dituangkan dalam perjanjian TRIMs. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan penanaman modal asing menurut TRIMs dan untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan TRIMs dalam UU NO. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research). Sifat penelitian ini adalah deskriftif. Data dianalisa secara normatif-kualitatif yaitu analisa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang ada relevansinya dengan pembahasan penelitian ini. Pengaturan penanaman modal menurut TRIMs pada prinsipnya melarang performance requirement (persyaratan pelaksanaan) yang tidak sesuai dengan pasal III GATT tentang Perlakuan Nasional dan pasal XI GATT tentang Pembatasan Kuantitatif dalam peraturan penanaman modal, yaitu persyaratan menggunakan kandungan lokal (Local Content Requirement) dan persyaratan keseimbangan (Trade Balancing Requirement). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah memiliki kesesuaian dengan TRIMs. Aturan-aturan TRIMs tentang upaya-upaya perdagangan dan penanaman modal telah diterapkan dalam UU NO 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 18 ayat (3) huruf j Undang-Undang Penanaman modal dalam hal ini dapat dikecualikan mengingat syarat diskriminasi tersebut dilakukan tidak secara spesifik dan hanya merupakan suatu pilihan bukan suatu keharusan yang memaksa untuk dilakukan. Setiap negara anggota memiliki kekuasaan untuk mengatur pelaksanaan dalam kegiatan penanaman modalnya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum internasional seperti WTO dan TRIMs.

Actions (login required)

View Item