ZARIDA FEBRIANY (2018) PERBANDINGAN SISTEM DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DALAM MEWUJUDKAN PRINSIP DEMOKRASI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018463IH.pdf Download (210kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018463IH.pdf Download (400kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018463IH.pdf Download (184kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018463IH.pdf Download (398kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018463IH.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018463IH.pdf Download (495kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018463IH.pdf Download (533kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018463IH.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018463IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018463IH.pdf Download (214kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018463IH.pdf Download (275kB) | Preview

Abstract

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang menganut bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan dengan mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara untuk dijalankan pemerintah negara tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum lahir karena adanya permohonan yang diajukan oleh Effendi Gazali bersama Koalisi Masyarakat untuk pemilihan umum serentak. Faktanya, praktik ketatanegaraan hingga saat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pilpres setelah pileg tidak mampu menjadi alat transformasi perubahan sosial kearah yang dikehendaki. Hasil dari pelaksanaannya tidak juga memperkuat sistem presidensial yang hendak dibangun oleh konstitusi. Mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi, terutama antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimana sistem pemilihan umum legislatif sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam mewujudkan prinsip demokrasi. Kedua, bagaimana perbandingan sistem demokrasi dalam pemilihan umum legislatif sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam mewujudkan prinsip demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh dan dalam lagi tentang perbandingan sistem demokrasi dalam Pemilihan Umum Legislatif sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (Library Research) yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma, seperti asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan yang banyak dilakukan terhadap data sekunder atau data yang bersumber dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti, dengan menggunakan metode pendekatan sejarah. Adapun metode yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan/studi dokumen. Bahan hukum yang telah terkumpul dari studi kepustakaan diolah dengan cara diseleksi, diklasifikasi dengan sistematis secara Deskriptif Kualitatif, yaitu metode analisa hasil studi kepustakaan kedalam bentuk ii kalimat yang di susun secara Deduktif atau penarikan kesimpulan dari umum ke khusus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemilihan umum dari sistem daftar tertutup dan terbuka terbatas berubah menjadi sistem proporsional terbuka murni, yaitu mekanisme penetapan calon berdasarkan suara terbanyak. Sistem ini dianggap pilihan terbaik karena mewujudkan prinsip demokrasi yaitu rakyat memilih calon wakilnya dalam pemilihan umum. Sedangkan Perbandingan sistem demokrasi dalam pemilihan umum legislatif sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah mengalami perubahan disetiap periode. Namun, setelah perubahan demokrasi perwakilan menjadi demokrasi langsung pada pemilihan umum 2004 yaitu menganut sistem presidensial dengan multipartai. Hubungan relasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden tidak berjalan dengan baik. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diharapkan mampu mendorong pelaksanaan sistem presidensial yang lebih kuat dan hubungan relasi antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden lebih stabil akibat adanya coattail effect, yakni keterpilihan calon presiden yang dari partai politik atau koalisi partai politik tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari partai politik atau koalisi partai politik tertentu pula. Kata Kunci : Demokrasi, Pemilihan Umum, prinsip Demokrasi, Demokrasi tidak langsung atau Perwakilan dan Demokrasi langsung

Actions (login required)

View Item