RAHMI NURHAYATI (2018) KEWENANGAN KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ADAT DI NAGARI SALIMPAUNG KABUPATENTANAH DATAR BERDASARKAN PERDA KABUPATEN TANAH DATAR NO.4 TAHUN 2008 (Studi Kasus Pelanggaran terhadap Gelar Sako Dt. Rajo Usoli Nan Tuo di Pasukuan Bendang). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018457IH.pdf Download (273kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018457IH.pdf Download (371kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018457IH.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018457IH.pdf Download (170kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018457IH.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018457IH.pdf Download (435kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018457IH.pdf Download (403kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018457IH.pdf Download (579kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018457IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (465kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018457IH.pdf Download (270kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018457IH.pdf Download (206kB) | Preview

Abstract

Latar belakang penulis mengambil judul ini adalah untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dalam menyeselaikan sengketa adat, terutama dalam penyelesaian sengketa sako menurut undang-undang yang berlaku. dan untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap sako Dt. Rajo Usoli Nan Tuo yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung. Penelitian ini bersifat lapangan, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan tehnik observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sebagai data primer adalah data yang diperoleh dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung dan dari kaum Dt. Rajo Usoli Nan Tuo di Pasukuan Bendang Nagari Salimpaung. Sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, yaitu beberapa buku ilmiah yang mendukung penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa Kewenangan kerapatan adat dalam menyelesaikan sengketa adat yang terjadi dalam masyarakat hukum adat diantaranya adalah mengurus, membina dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako, pusako dan syara’ dengan cara mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sesuatu yang dipersengketakan dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji serta mengusahakan perdamaian dan memberikan nasehat-nasehat hukum dan keputusan yang bersifat final terhadap anggota masyarakat yang bersengketa terhadap sako dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah ii keturunan/ranji dengan membentuk majelis penyelesaian sengketa sako, pusako dan syara’ yang bersifat ad hock. Adapun cara penyelesaian sengketa pelanggaran terhadap sako Dt. Rajo Usoli Nan Tuo yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Salimpaung adalah dengan proses bajanjang naiak, batanggo turun, mulai dari tingkat kaum, tingkat suku dan tingkat Kerapatan Adat Nagari (KAN). Dan peran niniak mamak dalam proses penyelesaian sengketa tersebut bersifat musyawarah mufakat yang dikenal dengan pepatah adat “Bulek aia jo pambuluah, Bulek kato jo mufakat”.

Actions (login required)

View Item