SANDRA LESTARI (2018) ANALISA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGANUSAHA (KPPU) NOMOR : 01/KPPU-L/2000 BERKENAAN DENGAN PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018127IH.pdf Download (157kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018127IH.pdf Download (530kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018127IH.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018127IH.pdf Download (140kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018127IH.pdf Download (128kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018127IH.pdf Download (228kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018127IH.pdf Download (500kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018127IH.pdf Download (561kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018127IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018127IH.pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018127IH.pdf Download (131kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya pelanggaran terhadap pasal 22 berkenaan dengan persekongkolan tender. Dalam putusan KPPU Nomor : 01/KPPU-L/2000 KPPU tidak menggunakan ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam memutuskan persekongkolan tender, bahwa persekongkolan tender tidak kepada penguasan pasar tetapi lebih kepada perilaku untuk mengadakan perjanjian dalam rangka menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang No 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bagaimana sanksi bagi pelaku usaha pada putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor: 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undangundang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sanksi bagi pelaku usaha pada Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 01/KPPU-L/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan yang digunakan adalah studi pustaka Analisa data yang digunakan yaitu Analisa Hipotetiko deduktif. Berdasarkan hasil analisa bahwa pada putusan KPPU Nomor: 01/KPPUL/2000 berkenaan dengan persekongkolan tender belum sesuai yang dimaksud pada ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahwa dalam putusannya KPPU hanya menganalisa fakta-fakta yang berkaitan dengan unsur kerja sama yang melekat pada tujuan yang berakibat adanya persekongkolan tender yang menggunakan pasal 1 angka 8 yang mengklasifikasikan kerja sama untuk menguasai pasar, sedangkan dalam pasal 22 tidak ada ketentuan secara ekspilisit yang mengatur penguasaan pasar, pasal 22 lebih mengarah kepada perilaku pengusaha untuk melakukan perjanjian kerja sama yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Actions (login required)

View Item