Arisman (2011) PENYALURAN ZAKAT MENURUT IMAM AL-SYĀFI’I DAN KAITANNYA DALAM PENETAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 1999 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2011_201135.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Paham syafi’iyah sangat kental dalam kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia. Bukan hanya tergambar dalam corak ibadahnya, paham ini juga terlihat dalam produk hukum yang dihasilkan oleh pemerintah Indonesia yang bersinggungan langsung dengan umat Islam, tidak terkecuali dalam masalah zakat. Atas dasar itu penulis membahas tentang penyaluran zakat menurut imam al-Syāfi'i dan pengaruhnya dalam penetapan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam penelitian ini penulis hanya memfokuskan pada penyaluran zakat menurut imam al-Syāfi’i dan pengaruhnya dalam penetapan undang-undang zakat. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini berbentuk content analysis, yaitu suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis pesan, yang penganalisaannya tidak hanya terpusat pada pesan itu semata, tetapi mencakup masalah yang lebih luas dari proses-proses dan efek dari komunikasi.Oleh sebab itu metode ini dipergunakan untuk menyoroti metode penyaluran zakat menurut imam al-Syāfi’i yang dituangkan dalam kitab al-Umm, sedangkan dalam pembahasan juga dibantu oleh metode analisis komprehensif. Sumber penelitian dalam hal ini dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk yaitu primer dan sekunder. Data primer yaitu materi yang berkaitan dengan zakat menurut imam al-Syāfi’i yang dimuat dalam kitab al-Umm juz dua karangan Imam al-Syāfi’i yang ditahkik dan ditakhrij oleh Rif’at Fauzi ‘Abd al-Mathlub. Adapun sumber sekunder dalam penelitian ini adalah yang berkenaan dengan tulisan para penulis yang membicarakan imam al-Syāfi’i, baik yang menyangkut pemikirannya, sejarah hidupnya atau kondisi masyarakatnya, serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat diketahui bahwa Penyaluran zakat menurut Imam al-Syāfi’i pada hakikatnya berada di tangan pemilik harta kekayaan. Artinya para muzakki diberikan pilihan untuk menentukan apakah zakat tersebut diserahkan langsung kepada mustahiq atau diserahkan kepada Imam atau Pemerintah untuk mereka kelola. Hal ini didasari pada pemahaman surat al-Taubah ayat 103 yang menegaskan bahwa imam atau pemerintah memiliki hak untuk mengambil zakat kepada para aghniyā’. Hal yang harus dilakukan kemudian adalah memulai kembali untuk mengingatkan dan memasyarakatkan kewajiban zakat di kalangan masyarakat serta memberikan amanah dan tugas kepada Negara untuk mengelola zakat dari mereka yang terkena kewajiban zakat dengan adil, jujur dan penuh tanggungjawab. Dalam penetapan materi undang-undang zakat tahun 1999, paham dan pemikiran Imam al-Syāfi’i tetap berkaitan. Hal ini dapat dilihat dari pengertian zakat, pengertian muzakki, ‘amil dan mustahiq serta orang yang diwajibkan berzakat sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh imam al-Syāfi’i maupun ulama-ulama syafi’iyah. Begitupun pembagian zakat, harta yang dikenai zakat dan perhitungan zakat sejalan dengan paham syafi’iyah dan mazhab-mazhab fiqih lainnya. Kenyataan ini tidaklah berlebihan karena Indonesia memang sangat kental dengan corak pemahaman mazhab imam al-Syāfi’i. Pengaruh yang sangat kuat terlihat pada pasal 14 ayat satu dan dua, di sana disebutkan bahwa muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama (ayat 1). Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki untuk menghitungnya.

Actions (login required)

View Item