EWI PRATIWI BR. MANURUNG (2018) TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) TERKAIT KARTEL YAMAHA DAN HONDA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__201890IH.pdf Download (220kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__201890IH.pdf Download (372kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__201890IH.pdf Download (119kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__201890IH.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__201890IH.pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__201890IH.pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__201890IH.pdf Download (394kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__201890IH.pdf Download (422kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__201890IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (438kB)
Preview	Text 10. BAB V__201890IH.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__201890IH.pdf Download (200kB) | Preview

Abstract

Dalam persaingan usaha ada beberapa hal yang termasuk pelanggaran, salah satunya adalah kartel yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk menghilangkan persaingan di antara pelaku usaha dengan cara mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa, untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang dugaan pelanggaran kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha Yamaha dan Honda yang telah di putus dalam putusan perkara No. 04/KPPU-I/2016. Sehubungan dengan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan kartel Yamaha dan Honda di Indonesia dan bagaimana pertimbangan Majelis KPPU dalam memutuskan perkara Nomor 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan praktek kartel yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kartel Yamaha dan Honda di Indonesia dan Pertimbangan majelis komisi dalam Putusan perkara Nomor. 04/KPPU-I/2016. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang pada umumnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dengan mengumpulkan berbagai referensi yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan, analisa hipotetiko deduktif dan induktif. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa di dalam putusan KPPU No. 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan pelanggaran kartel Yamaha dan Honda tentang kronologi pelaksanaan kartel yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda diawali dengan adanya pertemuan diantara dua pabrikan asal jepang tersebut diikuti dengan adanya pergerakan harga jual motor skuter matik yang saling beriringan, diikuti dengan adanya keterangan saksi dan bukti email yang menyakinkan bahwa Yamaha dan Honda melakukan perjanjian kartel skuter matik dengan menetapkan harga jual yang seharusnya dibandrol dengan harga Rp7-8 juta, namun Yamaha dan Honda sengaja menjual dengan harga Rp15jutaan per unit demi mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya.

Actions (login required)

View Item