EKA SETIA NOVI (2018) PERLINDUNGAN HUKUM PATEN ASING YANG TELAH TEDAFTAR DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PATEN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__201888IH.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__201888IH.pdf Download (378kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__201888IH.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__201888IH.pdf Download (332kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__201888IH.pdf Download (126kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__201888IH.pdf Download (293kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__201888IH.pdf Download (450kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__201888IH.pdf Download (438kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__201888IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB)
Preview	Text 10. BAB V__201888IH.pdf Download (204kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__201888IH.pdf Download (204kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan pengamatan penulis tentang adanya pelanggaran terhadap Paten Asing di Indonesia. Paten asing yang akan mendaftarkan patennya di Indonesia, harus melewati beberapa tahap registrasi untuk memperoleh hak paten di Indonesia. Dalam hal memperoleh paten ada beberapa syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten, dalam Pasal 5 ayat (1,2) mengatakan bahwa suatu Invensi yang dapat diberi Paten adalah Invensi yang dianggap baru, dimana pada Tanggal Penerimaan Invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya, maksudnya teknologi yang telah diumumkan di Indonesia atau diluar Indonesia dalam suatu tulisan, uraian lisan, atau melalui peragaan, penggunaan, atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan Invensi tersebut sebelum, Tanggal Penerimaan atau tanggal prioritas dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas. Namun ada dari pihak asing yang melanggarnya seperti Mesin Bajaj Auto Limited dari India yang telah beredar di Indonesia. Mesin Bajaj Auto Limited melakukan pameran resmi tanpa ada pengumuman dari Ditjen Haki di Indonesia terkait paten yang mereka miliki, bahkan Mesin Bajaj Auto Limited belum mendaftarkan patennya di Indonesia. Permohonan Paten untuk sistem mesin pembakaran dalam, dengan prinsip empat langkah milik Mesin Bajaj Auto Limited ditolak dengan alasan sudah di patenkan terlebih dahulu oleh Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha sejak 28 April 2006 di Indonesia, yang dibuat oleh Minoru Matsuda warga negara Jepang pada tahun 1985. Dari itulah Ditjen Haki Menolak Permohonan Pendaftaran Paten Mesin Bajaj Auto Limited karena ketidak baruannya dan tidak mengandung langkah inventif Hal ini jelas memberikan kerugian terhadap paten asing yang ditiru patennya oleh Mesin Bajaj Auto Limited, dan tidak hanya itu bagi Indonesia juga memberikan kerugian, dimana sampai sekarang Mesin Bajaj Auto Limited masih beredar di Indonesia. Masalah dalam penelitian ini adalah mengapa masih ada pelanggaran penggunaan paten asing di Indonesia, dan bagaimana bentuk penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pelanggaran paten asing di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum, diantaranya buku-buku, dokumen, majalah, bahan hasil seminar dan lainnya, dan bahan hukum tersebut harus relevan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat bahan-bahan hukum yang diperlukan. Dalam melakukan analisis ini peneliti menggunakan cara deskriptif analisis, yakni penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap perlindungan hukum paten asing yang telah terdaftar di Indonesia berdasarkan undang-undang Paten, dan bentuk penegakkan hukum yang dilakukan terhadap pembajakan paten asing di Indonesia tersebut. Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa pada dasarnya di dalam UndangUndang Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten. Dalam Pasal 5 ayat (1,2) sudah dijelaskan bahwa paten diberikan terhadap Invensi yang dianggap baru, dan Invensi yang dianggap baru itu di dalam Undang-Undang merupakan teknologi yang belum pernah di umumkan, baik di Indonesia maupun di luar Negeri, sebelum diumumkan oleh pihak Ditjen Haki di Indonesia. Sedangkan dalam faktanya terdapat paten asing yang melanggar peraturan perundang-undangan nomor 13 tahun 2016 tentang paten. Sehingga memberikan kerugian pada pihak lainnya, baik itu terhadap Paten asing yang ditiru maupun terhadap negara Indonesia yang dirugikan karena pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing dengan tidak menaati peraturan yang dibuat oleh perundangundangan di Indonesia.

Actions (login required)

View Item