MUHAMMAD BAKRI (2018) EFEKTIFITAS PASAL 73 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016 PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA (Study Kasus Di Desa Kota Garo Kab. Kampar). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018387IH.pdf Download (237kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018387IH.pdf Download (455kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018387IH.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018387IH.pdf Download (177kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018387IH.pdf Download (124kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018387IH.pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018387IH.pdf Download (592kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018387IH.pdf Download (331kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018387IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (399kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018387IH.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018387IH.pdf Download (202kB) | Preview

Abstract

Adapun yang melatar belakangi penulis dalam penulisan skripi ini bermula dari pemilihan serentak kepala daerah tahun 2017, karena terdapat masalah dalam pelaksanaan kampanye atau bisa dikatakan teori dalam undang-undang tidak sejalan dengan pelaksanaan dilapangan. Masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana efektifitas pasal 73 tentang hal yang dilarang dalam kampanye dan bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran pasal 73 tentang hal yang dilarang dalam kampanye tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yang bersifat lapangan (sosiologis research), maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan study kepustakaan. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif analitik, yaitu bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas objek yang diteliti, dalam rangka menemukan diantara dua gejala dengan memberikan gambaran secara sistemetiss, mengenai peraturan hukum dan fakta dilapangan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dilapangan. Dari hasil penelitian yang di dapatkan dilapangan bahwa dalam pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah di Desa Kota Garo Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam pasal 73 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang yakni adanya hal yang dilanggar dalam undang-undang yakni pembagian uang, sembako dan pakaian kepada peserta pemilihan maka dari itu pasal ini penulis yatakan tidak efektif. Sedangkan akibat hukum dari pealanggaran pasal 73 tersebut adalah pertama, Lahir-ubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum contoh Dengan adanya pasal 73 undang-undang nomor 10 tahun 2016 Melakukan pembagian uang, sembako dan pakaian dalam kampanye menjadi dilarang. Kedua, Lahirnya-ubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum (hubungan antara dua subyek hukum atau lebih). Ketiga, Sangsi apabila ii melakukan tindakan melawan hukum. Keempat, Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum, meskipun dalam keadaan yang wajar tndakan-tindakan tersebut mungkin terlarang menurut hukum. bahwa pasal 73 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan pasangan calon serta tim kampanye tidak mendapat sangsi atas apa yang dilakukannya karena tidak adanya laporan tentang pelanggaran tersebut.

Actions (login required)

View Item