CHAIRUL MINJA (2018) TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP FATWA DSN NO. 07 DSN/MUI/IV/TAHUN 2000 TENTANG JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN MUDHARABAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018386MUA.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018386MUA.pdf Download (410kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018386MUA.pdf Download (188kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018386MUA.pdf Download (199kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018386MUA.pdf Download (274kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018386MUA.pdf Download (982kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018386MUA.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018386MUA.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018386MUA.pdf Restricted to Repository staff only Download (991kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018386MUA.pdf Download (943kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018386MUA.pdf Download (300kB) | Preview

Abstract

Dalam kajian fikih klasik, akad mudharabah adalah yang dilandaskan pada unsur kepercayaan sehingga dalam aplikasi pembiayaan mudharabah tidak diperlukan adanya agunan atau jaminan. Seiring dengan perkembangan zaman dan karakter manusia dalam menjalankan bisnis, terjadi pergesesaran pemikiran sehingga diperlukan ijtihad baru untuk suatu permasalahan salah satunya akad pembiayaan mudharabah. DSN-MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menetapkan fatwa, mengeluarkan fatwa DSN No. 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan mudharabah dalam konsederium dan pertimbangan fatwa menetapkan bahwa LKS dapat meminta jaminan/agunan kepada nasabah atau pihak ketiga. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan antara pendapat para fukaha klasik dengan fatwa DSN-MUI mengenai adanya jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah. Rumusan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kebolehan jaminan dalam pembiayaan mudharabah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000.? Bagaimana pandangan Fiqh Muamalah terhadap kebolehan jaminan dalam pembiayaan mudharabah menurut fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000.? Dan Teknik Penulisan Data Deduktif yaitu pada dasarnya Mudharabah itu bersifat amanah atau kepercayaan yang tidak memerlukan adanya Jaminan. Kualitatif nya adalah penelitian riset yang bersifat deskriptif, menganalisa tentang kebolehan jaminan dalam pembiayaan mudharabah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000. Deskriftifnya Dalam hal ini kemestian adanya jaminan dalam mudharabah, memang menarik untuk dilihat dalam prakteknya hari ini. Meskipun s, para ulama klasik tidak membolehkan adanya jaminan dalam mudharabah, namun dalam perkembangannya hari ini sangat berbeda. Pendapat ulama kontemporer membolehkan adanya jaminan , akan tetapi pembahasannya belum sampai pada faktor-faktor yang dijadikan alasan pada pembolehan. “prinsipnya pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, bank dapat meminya jaminan ini hanya dapat di cairkan jika mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati. Kesimpulanya bahwa kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah menurut Fatwa DSN-MUI No. 07 Tahun 2000 tentang mudharabah (Qiradh) berfungsi untuk guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah pengelola dana agar tidak main-main dalam mengelola dana pembiayaan mudharabah, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada setiap pembiayaan mudharabah. Metode istinbat hukum yang digunakan oleh DSN-MUI adalah metode mashlahah al-mursalah, dengan pertimbangan bahwa agar tidak terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh mudharabah dan terdapatnya nilai-nilai kemaslahatan di dalamnya.

Actions (login required)

View Item