Pri Hartono Simanjuntak (2010) REALISASI PASAL 84 TENTANG KAMPANYE POLITIK PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DEWAN PENGURUS CABANG SAIL TINJAUAN MENURUT FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2010_201099JS.pdf Download (448kB) | Preview

Abstract

Pengurus Cabang Partai Keadilan Sejahtera Sail Tinjauan Menurut Fiqh Siyasah”. Pada dasarnya, kampanye dimaksudkan untuk mengenalkan calon pemimpin yang akan dipilih kepada pemilih yang dilakukan pada waktu pemilu diselenggarakan. Dalam pengertiannya, kampanye merupakan suatu kegiatan terorganisir untuk mempengaruhi pemilih dengan memunculkan pesan kepada khalyak bahwa sang calon layak untuk dipilih. Dalam pelaksanaanya, kampanye diatur oleh pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang. Guna untuk menciptakan pemilu yang bersih, tertib dan aman. Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu partai yang mempunyai visi sebagai penegak keadilan dan kesejahteraan dalam bingkai persatuan ummat dan bangsa, juga ikut berpartisipasi dalam kampanye pemilu 2009 lalu. Dalam pelaksanaan kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera terdapat pelanggaran-pelanggaran yang disinyalir menurut pasal 84 UU Pemilu. Berangkat dari hal tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah bagaimana realisasi pasal 84 pada kampanye politik di Partai Keadilan Sejahtera dan apa faktor terjadinya pelanggaran serta bagaimana tinjauan fiqh siyasah. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan yang berlokasi di Kecamatan Sail yang menjadi populasinya kader dan pengurus sebagai peserta kampanye, sedangkan sampel berjumlah 30 orang. Sementara itu dalam mendapatkan data di lapangan penulis lakukan dengan menggunakan teknik observasi, angket, wawancara dan studi dokumen, yang kemudian penulis analisa dengan menggunakan teknik analisa kualitatif dengan metode induktif, deduktif dan deskriftif. Dari penelitian yang penulis lakukan terdapat bahwa telah terjadi pelanggaran pada kampanye politik Partai Keadilan Sejahtera yaitu pada pasal 84 ayat 1 huruf (e dan h) serta ayat 2 huruf (j) jika mengacu kepada pasal tersebut. Pelanggatan itu terjadi disebabkan karena faktor pengawasan, sosialisasi pasal yang kurang, keadaan dan penerapan sanksi. Melihat hal di atas, dalam fiqh siyasah telah diatur bahwa tugas pemerintah adalah mengatur setiap urusan masyarakat untuk keadaan tertib, aman dan terkendali. Dalam hal memilih pemimpin pun ada etika yang harus ditaati warga negaranya. Jika pelanggaran itu terjadi disaat kampanye memilih pemimpin itu merupakan suatu pelanggaran terhadap etika politik. Sementara Islam menganjurkan supaya jujur dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dan tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan

Actions (login required)

View Item