Suwardi (2010) REALISASI PERDA NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2010_201082JS.pdf Download (501kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul: “REALISASI PERDA KOTA PEKANBARU NO: 11 TAHUN 2001 TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.” Adapun penulisan skripsi berlatar belakang dari tidak terealisasinya Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima mengenai pembinaan kepada Pedagang Kaki Lima untuk memajukan usaha dagangnya sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) menyatakan “Untuk kepentingan pengembangan usaha dan peningkatan kesejahteraan Pedagang Kaki Lima, Walikota berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan”. Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan, yakni Ketentuan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima , Realisasi Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Pekanbaru dan Tinjauan Fiqh Siyasah tentang realisasi Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan Pekanbaru Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Pasar Senapelan Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui angket, wawancara dan observasi sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Pemerintah Kota dan Pejabat yang terkait. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari angket yang disebarkan kepada Pedagang Kaki Lima dan dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif analitik. Melalui angket, wawancara dan observasi di lapangan dengan responden diperoleh jawaban-jawaban bahwa prosedur-prosedur yang terdapat di dalam Perda No. 11 Tahun 2001 tersebut mengenai Pembinaan Pedagang Kaki Lima tidak direalisasikan oleh pihak Pemerintah Kota. Setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash-nash al-Qur’an, hadits dan kaidah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari uraian-uraian yang disajikan dan dari berbagai tinjauan, maka penulis memperoleh jawaban bahwa prosedur pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima yang belum terealisasi oleh Pemerintah adalah suatu hal yang tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan Pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakat yang dipimpinnya.

Actions (login required)

View Item