Rio Saputra (2010) PERENCANAAN DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS PASAR PEKANBARU (STUDI KASUS PASAR SENAPELAN). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2010_2010212ADN.pdf Download (388kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan dan implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru studi kasus pasar/pemerintah kota dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pekanbaru untuk itu, permasalahan penelitian yang di rumuskan adalah bagaimana perencanaan dan implementasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Senapelan oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga penelitian adalah Penelitian Deskriptif, lokasi penelitian yaitu di Dinas Pasar Kota Pekanbaru, untuk mengetahui penertiban pedagang kaki lima (PKL) di pasar Senapelan yaitu Jl. Teratai oleh Dinas Pasar Kota Pekanbaru. Serta pedagang kaki lima di pasar Senapelan Kota Pekanbaru. Sedangkan sampel penelitian adalah 10 orang aparatur pemerintah di Dinas Pasar Kota Pekanbaru yang ditentukan Tekhnik Purposive Sampling, serta 25 orang atau 10% dari Pedanga Kaki Lima (PKL) di Pasar Senapelan Kota Pekanbaru, yang ditentukan dengan tekhnik random sampling. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang dikumpulkan melalui quisioner dan proses wawancara, serta data sekunder yang bersumber dari dokumen dan laporan yang ada di Dinas Pasar serta sumber data lain yang telah tersedia di instansi tersebut. Setelah data penelitian di kumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif. Diri hasil analisis dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan dan implementasi Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah masih kurang efektif. Perencanaan data implementasi penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) antara lain adalah: (a) Aparatur Pemerintah yang bertugas sebagai pengawas penertiban fungsional di Dinas Pasar masih kurang memiliki kemampuan kerja yang memadai di bandingkan dengan banyaknya permasalahan yang dihadapi dan objek para pedagang yang akan ditertibkan, serta jumlahnya relative sedikit dibandingkan jumlah pedagang yang di awasi. (b) Rencana kerja yang disusun dengna perencanaan penertiban pedagang Kaki Lima kurang efektif dan efisien sehingga tidak dapat diterapkan sepenuhnya dalam kegiatan perencanaan penertiban, dan (c) masih rendahnya kesadaran dari Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk memenuhi kebijakan penertiban yang telah ditetapkan Pemerintah Kota untuk penataan dan pembinaan lingkungan tempat usaha para pedagang tersebut.

Actions (login required)

View Item