Gusriyanti (2014) IMPLEMENTASI IJARAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SUBRANTAS PANAM PEKANBARU DITINJAU MENURUT FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (231kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (51kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (164kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (63kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (13kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul “ Implementasi Ijarah pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru ditinjau menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia”. Masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan ijarah pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru dan Bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI terhadap implementasi akad ijarah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan ijarah pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru dan tinjauan fatwa DSN MUI terhadap implementasi akad ijarah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang dilakukan pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru. Maka sumber data dan pengumpulan data diperoleh melalui lapangan, baik berupa wawancara, dokumentasi, observasi dan ditambah dengan literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, baik sebagai sumber primer maupun skunder. Sedangkan metode yang digunakan untuk analisa data yaitu metode deskriptif kualitatif. Proses akad ijarah pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru menggunakan dua akad, yaitu akad rahn dan akad ijarah (sebuah rangkaian dari dua akad yang berbeda), pihak pertama PT. Pegadaian Syariah sedangkan pihak kedua yaitu nasabah. Dan dalam akad yang ditandatangani tersebut masih belum ada penjelasan yang detail mengenai biaya-biaya yang dibebankan kepada nasabah. Kemudian hak dan kewajiban bagi pihak pegadaian salah satunya yaitu pihak pegadaian berhak menjual barang gadai (marhun) apabila telah jatuh tempo nasabah tidak mampu untuk melunasi utang-utangnya dan pihak pegadaian berkewajiban menyediakan tempat penyimpanan barang gadai (marhun) agar dapat disimpan dan dijaga dengan baik dan aman. Sedangkan hak dan kewajiban pihak nasabah salah satunya yaitu nasabah berhak mendapatkan uang kelebihan dari hasil penjualan (lelang) marhun milik nasabah jika terdapat uang kelebihan, tetapi jika hasil penjualan (lelang) marhun tidak mencukupi untuk melunasi utang nasabah maka kekurangan tersebut menjadi kewajiban nasabah. Manfaat dari akad ijarah bagi pegadaian syariah yaitu dapat meningkatkan omzet ataupun pendapatan pegadaian syariah, sedangkan bagi nasabah belum dapat dirasakan manfaat dari adanya akad ijarah ini. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akad ijarah pada PT. Pegadaian Syariah cabang Subrantas Panam Pekanbaru belum sepenuhnya mengacu pada fatwa DSN-MUI.

Actions (login required)

View Item