ASMAIJA, - (2025) PERAN DINAS SOSIAL DALAM MENGATASI GELANDANGAN ANAK JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 DI KOTA BATAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI ASMAIJA - Oliv Natami.pdf Download (6MB) | Preview
Preview	Text BAB IV - Oliv Natami.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text pernyataan upload - Oliv Natami.pdf Download (555kB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Asmaija, (2025): Peran Dinas Sosial Dalam Mengatasi Gelandangan Anak Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Di Kota Batam Perspektif Fiqh Siyasah Fenomena gelandangan anak jalanan di Kota Batam menjadi permasalahan sosial yang memerlukan perhatian serius. Kota Batam sebagai wilayah industri dan transit interasional mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun di sisi lain juga menghadapi ketimpangan sosial yang tinggi. Anak jalanan menjadi kelompok rentan yang hidup tanpa perlindungan yang layak dan sering kali mengganggu ketertiban umum. Untuk itu, Pemerintah Kota Batam memulai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial telah memberikan dasar hukum bagi Dinas Sosial untuk mengambil langkah penanganan terhadap anak jalanan dan gelandangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana Peran Dinas Sosial dalam mengatasi gelandangan anak jalanan di Kota Batam (2) kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaannya (3) bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap peran tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan peran Dinas Sosial, menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi, serta meninjau peran tersebut dalam perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari Kepala Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, anggota Satpol PP, dan anak jalanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Batam telah menjalankan tugasnya melalui pembinaan fisik, mental, keterampilan, dan pendataan terhadap anak jalanan, serta melakukan kerjasama dengan Satpol PP melalui Tim Reaksi Cepat (TRC). Namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan dana, perlawanan dari anak jalanan, dan minimnya sarana prasarana. Dalam perspektif fiqh siyasah, peran dinas sosial mencerminkan tanggung jawab negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip siyasah dusturiyah yang ideal karena belum efektif mengentaskan permasalahan secara menyeluruh. Kata Kunci: Dinas Sosial, Anak Jalanan, Pe.rda No. 6 Tahun 2002.

Actions (login required)

View Item