JULIA HAYATI, - (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Kerusakan pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI JULIA HAYATI.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (515kB)

Abstract

ABSTRAK Julia Hayati (2024): Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Pembangunan Infrastruktur Di Indragiri Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kerusakan pada Jembatan Penghubung Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir). Jembatan merupakan salah satu bidang yang dikelola oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur, untuk itu pemerintah telah diamanatkan untuk menjalankan tugas yang diberikan kepadanya berdasarkan undang-undang dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terkait masalah yang yang ada di Kecamatan Concong. Pembangunan infrastruktur, khususnya jembatan, merupakan elemen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pembangunan infrastruktur jembatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fokus penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan tersebut. Adanya penelitian ini untuk memahami kerangka hukum yang mengatur pembangunan infrastruktur jembatan, mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, dan mengidentifikasi potensi isu hukum yang relevan untuk dikaji lebih lanjut terkait dari kebijakan yang telah di keluarkan pemerintah daerah melalui rancangan pembangunan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dengan melihat kepada implementasi dari kebijakan pemerintah daerah dan mengetahui faktir-faktor penghambat yang selama ini terjadi sehingga belum dilakukannya penanganan dalam pembangunan infrastruktur yaitu jembatan.. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor seperti koordinasi antar lembaga, alokasi anggaran, kapasitas sumber daya manusia, dan partisipasi masyarakat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan dari pemerintah daerah tidak terimplementasi berdasar pada peraturan yang berlaku dengan fakta tidak ada implementasi yang jelas terkait kebijakannya, diharapkan pembangunan infrastruktur jembatan dapat berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat agar terciptanya kemakmuran di dalam masyarakat. Kata Kunci :Implementasi kebijakan, pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, jembatan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Actions (login required)

View Item