Andesma (2015) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENGGARAPAN HUTAN DI KAWASAN DANAU NAPANGGA DI KEPENGHULUAN TANJUNG MEDAN KECAMATAN TANJUNG MEDAN KABUPATEN ROKAN HILIR DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (249kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (76kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (121kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (18kB) | Preview
Preview	Text EM.pdf Download (17kB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum terhadap pelaku penggarapan hutan di kawasan Danau Napangga di Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir di tinjau dari Hukum positif dan Hukum Islam, yang melatar belakangi masalah ini adalah penggarapan hutan di kawasan danau Napangga yang masih terus terjadi. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No 18 Tahun 2013. Pasal 13 huruf a, Maka, setiap orang atau masyarakat serta pemerintah daerah dilarang membangun dan membuka lahan untuk dijadikan pembangunan dan perkebunan. Perbuatan-perbuatan tersebut dalam dunia hukum dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana. Dalam hukum Islam disebut dengan Jinayah. Setiap tindak pidana pasti memiliki sanksi hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku penggarapan hutan di kawasan Danau Napangga di Kepenghuluan Tanjung Medan Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, Dan bagaimana tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap penegakan hukum bagi pelaku penggarapan hutan dikawasan Danau Napangga. Adapun jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di Kepenghuluan Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Menggunakan analisa data kualitatif dengan menggunakan kerangka berfikir indukatif. Sedangkan alat pengumpul data digunakan observasi dan wawancara dengan teknik pengambilan sampel Sampling Jenuh (sensus), dimana jumlah sampel keseluruhan dari anggota Populasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan penegakan hukum terhadap pelaku penggarapan hutan di kawasan Danau Napangga tidak terlaksana, tidak ada penyidikan oleh instansi terkait serta tidak adanya sanksi hukum yang diterima oleh pelaku penggarap hutan, dan adanya oknum pemerintah Kepenghuluan Tanjung Medan yang berdiri di belakang pengusaha dan masyarakat dalam kegiatan tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan hutan, yang seharusnya ditindak secara hukum, meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, ketentuan Pidana, ganti rugi dan sanksi administrative yang telah di jelaskan. dan dalam peraturan hukum islam sendiri, baik dalam menjaga lingkungan, pembukaan lahan, dan sanksi-sanksi jarimah. Penggarapan hutan dikawasan Danau Napangga ini dalam hukum pidana islam termasuk jarimah takzir, dimana hukumannya dijatuhkan oleh imam (pemerintah) tentunya dengan melihat maslahat di dalam sanksi tersebut.

Actions (login required)

View Item