UMIL HOIRI, - (2024) EFEKTIVITAS HUKUM MEKANISME PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (e-KTP) OLEH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ROKAN HULU. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI BAB IV.pdf Download (14MB) | Preview
	Text (BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN) BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (664kB)

Abstract

ABSTRAK Umil Hoiri, (2024): Efektivitas Hukum Mekanisme Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektonik (e-KTP) Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Hukum Administrasi Negara merupakan suatu aturan dimana memungkinkan Administrasi Negara dapat mejalankan tugas serta fungsinya dengan baik, juga sebagai pelindung warga Negara terhadap perbuatan tindak Administrasi Negara itu sendiri. Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh ketentuan mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang realitanya belum terlaksana sehingga tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada Pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah : (1). Bagaimana efektivitas hukum mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektonik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu, dan ( 2) Apakah faktor penghambat terhadap penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektonik (e-KTP) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu. Metode Penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif dan apabila ditinjau dan dilihat dari tujuannya termasuk penelitian Hukum deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan kepustakaan baik berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, dokumen-dokumen dan sebagainya. Hasil penelitian dalam skripsi ini setelah diteliti dari fenomena yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas hukum mekanisme penerbitan e-KTP oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu belum terlaksanakan secara optimal oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu yang berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk sehingga masih ditemukan berbagai masalah terhadap mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk seperti proses pembuatan e-KTP yang sering kali memakan waktu yang lama, kualitas e-KTP yang buruk, penyalahgunaan data pribadi dan pemalsuan identitas. Masalah ini dapat bertentangan dengan hukum karena pemalsuan identitas dan juga penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Permasalahan terhadap mekanisme penerbitan Kartu Tanda Penduduk ini tentunya tidak terlepas dari adanya faktor penghambat yang disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yang antaranya adalah ketidakpatuhan dari petugas Dinas terhadap peraturan yang ada, ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai sehingga menghambat mekanisme penerbitan dan juga kinerja dari pegawai yang tidak profesional dan kompeten, kurangnya sumber daya, terknologi yang kurang handal karena penggunaan terknologi yang kurang handal dapat menyebabkan lambatnya proses penerbitan. Kata Kunci : Efektivitas Hukum, Mekanisme Penerbitan E-KTP

Actions (login required)

View Item