MUHAMMAD AL AMIN, - (2024) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI DESA GOGOK KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI MUHAMMAD AL AMIN.pdf Download (6MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (977kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Al Amin: Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Di Desa Gogok Kabupaten Kepulauanmeranti Menurut Perspektif Fiqih Siyasah Penelitian ini dilatar belakangi kebijakan pemerintah mengenai pengelolaan sampah. Penelitian ini dilakukan Di Kecamatan Tebing Tinggi Barat Di Desa Gogok Di Karena Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kepuluan Meranti Nomor 2 Tahun 2020. Rumusan dalam penelitian ini ialah Bagaimana upaya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan ingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti. Menangani tentang pengelolaan sampah ? Bagaimana pengelolaan sampah di desa gogok? Bagaimana Analisis Fiqih Siyasah terhadap pengelolaan sampah? Adapun metode penelitian yang di gunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan. Subjeknya adalah Kepala Bagian Lingkungan Hidup di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti, Staf Ahli Lingkungan Hidup Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Desa Gogok desa gogok Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan Observasi, Wawancara, Dokumentasi, Studi Pustaka. Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif , yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh. Hasil penelitian menemukan Tata kelola daerah kabupaten kepuluan meranti nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah adalah perubahan peraturan daerah kabupaten kepuluan meranti nomor 8 tahun 2018, pelaksanaan peraturan daerah nomor 2 tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di desa gogok belum pernah melakukan sosialisasi sedangkan sosialisasi dilakukan dari pihak desa pada tahun 2014 yang lalu. Sedangkan menurut tinjauan Fiqih Siyasah permasalahan ini termasuk dalam Siyasah Dusturiyah, dalam hal ini merupakan bentuk pelaksanaan sebuah amanah dan mentaati perintah dari seseorang pemimpin, karena untuk terciptanya suatu kemaslahatan bersama tidak lepas dari peran pemerintah dalam membuat suatu kebijakan dan peraturan. Bahwa dalam menjalankan suatu kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemerintah tersebut maka diperlukan seorang pemimpin yang sidiq,amanah,tabligh dan fathonah. Kata Kunci: Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item