Rusman Syah (2014) EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2007 TENTANG PENERTIBAN LOKASI PROSTITUSI DI DESA TANJUNG ALAI KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (141kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (53kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (39kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (55kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (91kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text FM.pdf Download (141kB) | Preview

Abstract

Pemerintah Kabupaten Kampar membuat suatu kebijakan melalui Peraturan Daerah, yakni Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat. Setelah beberapa tahun implementasi dari peraturan daerah ini belum dapat terealisasi dengan baik, khususnya masalah praktek prostitusi. Kenyataannya, kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa masih banyak tempat tempat berjualan atau warung yang ada di sepanjang jalan menuju Sumatera Barat dalam wilayah Desa Tanjung Alai Kabupaten Kampar menyediakan wanita-wanita penghibur. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana Pelaksanaan Penertiban lokasi prostitusi di Desa Tanjung Alai Menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007, apa faktor-faktor penghambat pelaksanaan Penertiban Lokasi Prostitusi di Desa Tanjung Alai, serta apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan menggunakan metode penelitian field research dan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara dan observasi, apabila ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Dan Analisa data yang digunakan adalah Analisis Kualitatif, selanjutnya ditarik suatu kesimpulan secara Deduktif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Pelaksanaan Penertiban lokasi Prostitusi di Desa Tanjung Alai Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Menurut Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Penyakit Masyarakat, belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hambatan dalam melaksanakan Penertiban Lokasi Prostitusi di Desa Tanjung Alai antara lain sulitnya melakukan pendataan terhadap wanita penghibur karena mereka terus berganti-ganti, tidak adanya kesepakatan antara masyarakat dan aparat pemerintah, dan warung tempat prostitusi merupakan milik warga setempat. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan antara lain melakukan razia gabungan secara rutin, melakukan pendataan bagi warga pendatang dan pemilik warung atau cafe oleh aparat desa setempat, masyarakat harus selektif terhadap penyewa, masyarakat harus dapat memanfaatkan lahan di pinggir jalan, larangan membangun warung untuk prostitusi baik dari masyarakat maupun dari kalangan aparat, serta memberikan pendidikan agama kepada generasi muda agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik.

Actions (login required)

View Item