IMPLEMENTASI PNPM-MPD (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan) DALAM PEMBERIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN TERHADAP MASYARAKAT (Studi Kasus Masyarakat Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak)

Yogi Arifin, (2015) IMPLEMENTASI PNPM-MPD (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan) DALAM PEMBERIAN PINJAMAN TANPA AGUNAN TERHADAP MASYARAKAT (Studi Kasus Masyarakat Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
fm.pdf

Download (199kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (64kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (19kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (61kB) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (42kB)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (9kB) | Preview
[img]
Preview
Text
em.pdf

Download (16kB) | Preview

Abstract

Skripsi ini berjudul : “Implementasi PNPM-MPd (program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perdesaan) Dalam Pemberian Pinjaman Tanpa Agunan Terhadap Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak).” Penulisan skripsi ini dilatar belakangi karena ketertarikan terhadap masalah implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan dalam pemberian pinjaman tanpa agunan terhadap masyarakat. Perjanjian kredit PNPM Mandiri Perdesaan merupakan perjanjian yang terjadi antara Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dengan PNPM-MPd. Perjanjian kredit PNPM Mandiri Perdesaan merupakan perjanjian yang telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu dalam pasal 1320 KUHPerdata. Pada perjanjian kredit PNPM Mandiri Perdesaan terdapat pula pernyataan mengenai kesanggupan tanngggung rentang antara anggota-anggota SPP, pernyataan ini telah memenuhi pasal 1282 KHUPerdata. Seperti yang terjadi pada PNPM-Mpd yang berlokasi di Desa Bungarya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak bahwa pihak PNPN-MPd memberikan Pinjaman modal untuk usaha pertanian dan usaha kecil, tetapi dalam kewajibanya menjadi Debitur kelompok SPP Sabillah tidak dabat membayar lunas hutang dan bunganya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap pemberian pinjaman tanpa agunan kepada masyarakat kelompok SPP (simpan pinjam perempuan) di desa Bungaraya kecamatan Bungaraya kabupaten Siak, dan Bagaimana penyelesaian wanprestasi pemberian kredit tanpa agunan dalam penyediaan dana bergulir Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) kepada Masyarakat Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Sabillah (SPP) di Desa Bungaraya Kecamatan Bungaraya Kabupaten Siak. Populasi dalam penelitian ini berjunlah 16 orang dan Penulis mengambil sample yang berjumlah 4 orang dengan menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Kegunaan penelitian secara Secara Teoritis adalah sebagai bahan atau data informasi dibidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi utuk mengetahui pelaksanaan progam nasional pemberdayaan masyarakat khususunya di Desa Bungaraya, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan atau bahan pertimbangan tentang Pelaksanaan perjanjian dengan tanpa agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara Praktis kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, advokat dan para pihak dalam perjanjian perkreditan, dan dapat memberi gambaran yang jelas tentang tanggung jawab PNPM Mandiri Pedesaan terhadap perjanjian tanpa agunan. Metode penelitian yang digunakan dalam analisis data adalah metode Deskriptif Kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan atau implementasi PNPM- MPd adalah meliputi beberapa bidang yaitu bidang Kelompok Simpan Pinjam Perempuan. Tindakan dari lembaga PNPM Mandiri Perdesaan sebagai kreditur Melalui Mediasi yaitu menambah jangka waktu untuk pembayaran pinjaman dan diberikan sanksi yaitu tidak dapat meminjam kredit di UPK PNPM-MPd. Upaya yang telah dilakukan oleh PNPM-MPd dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi telah melalui 3R yaitu, resceduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), dan restrukturing (penataan kembali) sesuai kesepakatan bersama.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: eva sartika
Date Deposited: 09 Sep 2016 17:21
Last Modified: 09 Sep 2016 17:21
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/7118

Actions (login required)

View Item View Item