Teguh Rahmat Saputra (2015) PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI TERMINAL PADA TERMINAL BANDAR RAYA PAYUNG SEKAKI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text em.pdf Download (15kB) | Preview
Preview	Text fm.pdf Download (233kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (47kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (55kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (15kB) | Preview

Abstract

Dengan adanya otonomi daerah, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah. Pembiayaan daerah yang mandiri dapat mendukung tercapainya pelaksanaan otonomi daerah yang lebih baik. Sebagai upaya menggali kebutuhan dana yang semakin meningkat bagi daerah otonom, maka perhatian harus difokuskan pada upaya memaksimalkan pendapatan dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu unsur dari retribusi yang memiliki potensi cukup besar dalah retribusi terminal. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal, pengelolaan retribusi terminal di Kota Pekanbaru dibawah kewenangan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Pekanbaru melalui UPTD Terminal. Akan tetapi pengelolaan retribusi terminal dirasa belum cukup maksimal. Karena data realisasi penerimaan retribusi terminal yang penulis peroleh dari UPTD Terminal tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Terminal pada terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru, dan apakah faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal pada Terminal Bandar Raya PayungSekaki Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Terminal pada terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal pada Terminal Bandar Raya Payung Sekaki Kota Pekanbaru. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, kuesioner dan kajian pustaka. Data dari penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis adalah analisis kualitatif yaitu hasil atau data penelitian diuraikan dalam bentuk deskriptif dalam bentuk kalimat. Sementara itu populasi dalampenelitian ini berjumlah 54 penyewa kios (Po AKAP/AKDP), berhubung jumlah populasi penyewa kios (Po. AKAP/AKDP) cukup banyak oleh sebab itu penulis mengambil 50% dari jumlah populasi, maka jumlahnya adalah 27 Po. Begitu juga untuk penyewa kios (pedagang) dari 20 penyewa kios (pedagang) penulis mengambil 50% dari jumlah populasi, maka jumlahnya adalah 10 pedagang, dengan teknik purposive sampling, metode ini digunakan yaitu dengan menetap sampel dari jumlah populasi yang ada. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2012 tentang Retribusi Terminal belum dapat dikatakan optimal, karena dalam pelaksanaannya banyak terjadi hambatan- hambatan baik internal maupun eksternal. Hambatan yang terjadi yaitu kurangnya ketegasan dari pihak UPTD Terminal dalam menerapkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal. Selain itu juga disebabkan ketidakberdayaan Dishub Kominfo untuk memaksakan sabjek dan objek retribusi untuk masuk ke terminal, sehingga hal ini berdampak terhadap realisasi penerimaan retribusi terminal. Sedangkan realisasi pendapatan retribusi terminal ini bergantung pada banyaknya subjek dan objek yang ada di terminal. Dan kurangnya kesadaran wajib retribusi untuk taat pada peraturan daerah, hal ini dapat dilihat dari 27 orang penyewa kios (Po AKAP/AKDP) 9 orang diantaranya tidak membayar retribusi tepat waktu. Sedangkan dari pihak penyewa kios (pedagang) dari 10 orang pedagang, 3 orang diantaranya tidak membayar retribusi tepat waktu. Selain itu Masih banyaknya pemilik Po yang lebih memilih membuka tempat penjualan tiket diluar terminal seperti persimpangan garuda sakti, kubang dan di tempat lainnya. Sehingga mereka tidak menggunakan fasilitas yang ada di terminal secara maksimal. Sedangkan dari para sewa kios dan pengelola toilet sangat bergantung kepada jumlah penumpang maupun pengantar yang datang ke terminal.

Actions (login required)

View Item