Sri Haryati (2015) PELAKSANAAN PENGGUNAANALOKASI DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 16TAHUN 2011 TENTANG KEUANGAN DESA ( Studi Di DesaMengkirauKecamatanTasikPutriPuyu KabupatenKepulauanMeranti ). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (280kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (59kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (82kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (84kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (19kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (16kB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Desa, khususnya Pemerintah Desa Mengkirau. Hal tersebut dikarenakan dalam penggunaan dana ADD di Desa Mengkirau, sosialisainya hanya ditujukan kepada perangkat pelaksana saja. Akibatnya pengawasan dari masyarakat sangat kurang, dan kurangnya pengawasan dari masyarakat tentunya tidak memenuhi azas-azas dalam pengelolaan keuangan desa yaitu azas transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa, di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu yang ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 16 Tahun 2011 tentang Keuangan Desa, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang penulis. Tujuan yang lainnya adalah untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan penggunaan ADD di Desa Mengkirau Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian, Pemerintah Desa Mengkirau dapat melaksanakan sebagian kebijakan ADD sesuai dengan peraturan yang mendasari, yaitu mencakup proses penyusunan rencana kegiatan dengan menyusun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) desa dan membentuk struktur organisasi pelaksanan ADD. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, pelaksanaan fungsi belum sepenuhnya berjalan. Hal ini disebabkan karena sosialisasi mengenai ADD yang ditujukan kepada masyarakat masih kurang, dan mengakibatkan kurangnya pengawasan oleh masyarakat. Hal tersebut tentunya tidak mencerminkan azas partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa. Kurangnya sosialisai juga mempengaruhi partisipasi swadaya masyarakat dalam program-program lapangan yang dibiayai oleh ADD. Namun demikian sebagian masyarakat masih berpartisipasi dalam hal swadaya dan gotong royong dalam bentuk tenaga dan material. Faktor penghambat dalam pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Mengkirau, adalah Kapasitas tenaga pelaksana ADD yang dibentuk tidak merata. Sehingga mempengaruhi kemampuan dalam menyelesaikan permasalahan dengan cepat.

Actions (login required)

View Item