ETIKA POLITIK ISLAM MENURUT IBNU KHALDUN (1332-1406 M)

Erin Sri Martha, (2015) ETIKA POLITIK ISLAM MENURUT IBNU KHALDUN (1332-1406 M). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
FM.pdf

Download (269kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (56kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB II.pdf

Download (74kB) | Preview
[img]
Preview
Text
BAB III.pdf

Download (111kB) | Preview
[img] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (48kB)
[img]
Preview
Text
BAB V.pdf

Download (19kB) | Preview
[img]
Preview
Text
EM.pdf

Download (19kB) | Preview
[img]
Preview
Text
EM.pdf

Download (19kB) | Preview

Abstract

Etika politik Islam sangat penting untuk direalisasikan oleh para politisi dalam rangka membangun negara dan mengarahkan masyarakatnya kepada hidup yang lebih baik dan sejahtera. Dewasa ini sangat banyak dijumpai penyimpanganpenyimpangan yang menyalahgunakan suatu jabatan tertentu. Misalnya seorang pemimpin yang melakukan korupsi untuk memperkaya diri pribadi dan melupakan kepentingan bagi masyarakatnya. Salah satu dari sekian banyaknya tokoh pemikir Islam yang membahas tentang konsep politik suatu negara ialah Ibnu Khaldun (1332-1406 M). Sebenarnya Ibnu Khaldun tidak menekankan satu bentuk sistem politik dalam pemerintahan, namun konsep politiknya berpusat pada Ashabiyyah. Menurut penulis, konsep Ashabiyyah tersebut sesuai untuk menanggapi realitas sosial politik kontemporer. Sehingga penulis tertarik untuk mengkajinya dengan membahas permasalahan tentang bagaimana etika politik Islam menurut Ibnu Khaldun dan kenapa etika politik sangat penting untuk direalisasikan dalam realitas sosial politik kontemporer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif-interpretatif dengan mengumpulkan, mempelajari, dan mensintesiskan data yang di dapat melalui kajian pustaka dari beberapa sumber primer dan sekunder, yang kemudian diklasifikasikan, dianalisa secara seksama, dan terakhir disimpulkan untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa konsep Ashabiyyah itu sama dengan konsep nasionalisme atau solidaritas sosial. Sehingga apabila dihubungkan dengan etika, maka antara orang yang melindungi (pemimpin) dan yang dilindungi (rakyat) bersedia saling membantu karena kebersamaan perasaan dan saling menghormati. Selanjutnya, Ibnu Khaldun membagi kekuasaan dalam negara menjadi tiga bagian, yaitu: As-Sulthan (Kepala Negara), Al-Wizarah (dalam hal pena), dan Al-Hijabah (dalam hal pedang). Teori ini ternyata serupa dengan teori yang dikemukakan oleh Mountesquieu tentang “Trias Politika”, yaitu: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 200 Agama > 290 Agama Selain Kristen > 297 Islam > 297.2 Teologi Islam, Aqaid dan Ilmu Kalam
Divisions: Fakultas Ushuluddin > Ilmu Aqidah
Depositing User: eva sartika
Date Deposited: 28 Jul 2016 08:07
Last Modified: 28 Jul 2016 08:07
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/5825

Actions (login required)

View Item View Item