Yengkie Hirawan (2017) Status Anak Diluar Perkawinan yang Sah Menurut Ibn al-Qayyim dan Relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010. Thesis thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. 20171HK-S3Cover.pdf Download (268kB) | Preview
Preview	Text 2 20171HK-S3Pengesahan.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text 3. 20171HK-S3Kata Pengantar.pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text 4. 20171HK-S3Daftar Isi.pdf Download (272kB) | Preview
Preview	Text 5. 20171HK-S3Abstrak 3 Bahasa.pdf Download (325kB) | Preview
Preview	Text 6. 20171HK-S3Bab I.pdf Download (697kB) | Preview
Preview	Text 7. 20171HK-S3Bab II.pdf Download (933kB) | Preview
Preview	Text 8. 20171HK-S3Bab III.pdf Download (1MB) | Preview
	Text 9. 20171HK-S3Bab IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text 10. 20171HK-S3Bab V.pdf Download (284kB) | Preview
Preview	Text 11. 20171HK-S3Daftar Pustaka.pdf Download (588kB) | Preview

Abstract

Menurut jumhur ulama, nasab timbal balik antara ayah dan anak hanya melalui coitus yang sah secara syar’î, yaitu nikah, atau coitus yang tidak bisa dikenakan sanksi zina, yaitu coitus pada nikah fâsid dan watha` syubhat. Namun, Ibn alQayyim terkesan mendukung penasaban anak zina juga kepada ayah biologisnya. Ibn al-Qayyim menguatkan pendapatnya tersebut dengan menggunakan metode qiyâs shaḥîḥ. Pendapat yang relatif sama kemudian juga muncul dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, tetapi tanpa panduan metodologis yang jelas dari kacamata ushûl al-fiqḧ, dalam penetapan putusan itu. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pendapat dan metodologi Ibn alQayyim tentang status anak diluar perkawinan serta relevansinya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Untuk itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research ), dan menjadikan berbagai karya Ibn al-Qayyim sebagai sumber data utamanya. Karena data penelitian ini dominan berupa teks, maka ada dua “model” kerja yang penulis tempuh: Pertama, sedapat mungkin menampilkan makna yang dikehendaki Ibn al-Qayyim lewat tulisannya dengan upaya “menjadi” dirinya dalam konteks personal dan sosial masanya. Kedua, “membaca” pemikiran Ibn alQayyim sesuai kapasitas personal peneliti dan konteks sosial kekinian. i Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini: Pertama, menurut Ibn al-Qayyim anak zina dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya, dengan syarat ibu biologis tersebut tidak berzina pada saat ia sedang terikat firâsy dengan laki-laki lain, anak itu tidak telah di-li’ân oleh suami dari ibunya tersebut, ayah biologis mengakuinya, dan sanksi zina dijalankan. Kedua, ada tiga ushûl al-istinbâth utama yang digunakan Ibn al-Qayyim pada penetapan nasab anak zina, yaitu alnushûsh (berupa dalil Sunnah), fatwa tâbi'în dan qiyâs shaḥîḥ. Ketiga, pendapat Ibn al-Qayyim tentang nasab anak zina memiliki relevansi substantif (on-topic ) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu pada dua hal: (1)Anak tersebut adalah anak sah dari pelaku coitus diluar kawin (al-zânî; al- ‘âḧir ). (2) Tidak satupun dari hak dan kewajiban mereka (anak, ibu, dan bapak) yang “tertahan” karena perbuatan coitus diluar kawin tersebut. Artinya antara anak, ayah dan ibu mempunyai hubungan nasab secara timbal balik. Menurut penulis, anak dari nikah fâsid dan watha` syubhat dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya. Mengenai anak zina, jika ḥadd zina dijalankan, anak tersebut dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya, dengan syarat ibu anak tersebut tidak melakukan zina dalam keadaan sedang terikat firâsy dengan lakilaki lain, ayah mengakui anak itu sebagai anaknya, anak itu tidak di-li’ân oleh suami sah (pemilik firâsy ) dari ibunya. Jika ḥadd zina tidak dijalankan, anak tersebut tetap dinasabkan kepada ayah dan ibu biologisnya, tetapi ayah dan ibunya tidak mempunyai hak apa-apa dari anak biologisnya tersebut, berdasarkan istinbâth bayânî dan istinbâth ta’lîlî.

Actions (login required)

View Item