ANDIKA MUZAKKA (2017) ANALISIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DITINJAU MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (480kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (404kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (551kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (666kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (517kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (341kB) | Preview

Abstract

Andika Muzakka (2017) : Analisis Perjanjian Kerja Outsourcing Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Ditinjau Menurut Perspektif Fiqh Muamalah Perkembangan dunia usaha di Indonesia yang semakin bertumbuh pesat dan berdaya saing yang ketat, membuat pemilik perusahaan-perusahaan untuk berusaha meningkatkan kualitas kinerja usahanya yang efektif dan efisien dengan mempekerjakan pekerja/buruh semaksimal mungkin dengan jumlah tenaga kerja seminimal mungkin dengan harapan pekerja/buruh dapat memberikan kontribusi dan keuntungan yang besar bagi perusahaan sesuai dengan sasaran perusahaan tempat mereka bekerja. Sejak disahkanya Undang-undang No 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan, outsourcing pekerja menjadi banyak. Ini dikarenakan para pengusaha melakukan upaya efesiensi biaya produksi (cost of produksi) dan salah satu solusinya adalah melalui sistem outsourcing. Di dalam pasal 66 ayat (2)a menyatakan adanya hubungan kerja antara pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Namun disisi lain pada pasal 1 butir 15 menyatakan bahwa hubungan kerjanya dengan perusahaan pengguna. Sehingga terdapat kontradiktif terhadap kedua pasal tersebut Penulisan ini adalah studi kepustakaan (Library research). Adapun alasan penulis adalah karena penulis ingin melihat bagaimana teori-teori dari beberapa pengamat memandang sistem perjanjian kerja outsourcing baik secara teori maupun keadaan di lapangan dan bagaimana sebenarnya Outsourcing jika ditinajau menurut fiqh Muamalah Penelitian ini menggunakan metode teknik analisis isi (konten analisis) yaitu: setelah data-data yang di perlukan sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, lalu mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dalam perjanjian kerja outsourcing terdapat 2 tahapan yaitu perjanjian antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna jasa outsourcing dan perjanjian kerja antara perusashaan outsourcing denga pekerja/buruh. Outsourcing ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang criteria pekerjaan yang bisa di outsourcing kan. Namun, dalam realitanya masih ada perusahaan yang tidak menjalankan peraturan yang telah dibuat. Selain itu Undang-undang yang telah ada belum memberikan perlindungan yang kuat bagi pekerja/buruh outsourcing sehingga membuka peluang pengeksploitasian tenaga manusia yang tidak ada bedanaya dengan system kapitalis.

Actions (login required)

View Item