ARIF BAHTRA SUKMA (2017) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KETERLAMBATAN PEMBAYARAN UPAH DI CV. ZAFIRA TEKNIK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (399kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (331kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (197kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (296kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (525kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (422kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (397kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (200kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang keterlambatan pembayaran upah di CV Zavira Teknik di Kota Pekanbaru dan penyelesaian yang dilakukan dalam keterlambatan pembayan upah di CV Zafira Teknik. Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan kota Pekanbaru, pimpinan Perusahaan CV Zafira Teknik dan seluruh pekerja/buruh CV Zavira Teknik yang berjumlah 14 (empat belas) orang. Sedangkan yang menjadi sampelnya penulis mengambil dari semua populasi yang ada dengan menggunakan metode total sampling. Sedangkan dalam hal pengumpulan data, penulis melakukan observasi dan wawancara yang diambil dari lokasi penelitian. Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan angket. Hasil dari penelitian ini adalah Tinjauan yuridis terhadap keterlambatan pembayaran upah di CV Zafira Teknik. Peraturan yang mengatur tentang keterlambatan pembayaran upah ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, dalam peraturan pemerintah ini tidak ada celah untuk pengusaha melakukan keterlambatan pembayaran upah pekerja/buruh walaupun pekerja/buruh itu sering terlambat masuk kerja sekalipun itu merugikan pengusaha, hal tersebut dapat diselesaikan dengan pemberian denda kepada pekerja/buruh. Pengusaha juga tidak dibenarkan melakukan keterlambatan pembayaran tunjangan-tunjangan yang harus diberikan pengusaha kepada pekerja/buruhnya. Kemudian Penyelesaian keterlambatan pembayaran upah terhadap pekerja/buruh di CV Zafira Teknik yaitu dengan melihat aturan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, yaitu dengan memberikan denda kepada pengusaha sesuai dengan ketentuan-ketentuan seberapa lama pengusaha tersebut melakukan keterlambatan pembayaran upah terhadap pekerja/buruh. Apabila hal tersebut tidak dilakukan pengusaha tersebut dikenakan sanksi administratif dan tidak ada cara penyelesaian lain yang dilakukan untuk mengatasi keterlambatan pembayaran upah tersebut. Hal ini terbukti dari hasil observasi dan wawancara yang penulis lakuakan, sehubung dengan kesimpulan tersebut disarankan agar ada pembahasan yang lebih luas lagi tentang keterlambatan pembayaran upah dan para pekerja harus berani melaporkan masalah yang dihadapinya kepada pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaannya.

Actions (login required)

View Item