IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA, LARANGAN PEJABAT PUBLIK MENJADI PENGURUS GERAKAN PRAMUKA ( Studi Kasus Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Daerah Riau)

ABDUL WAHAB MUNTHE, (2018) IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG GERAKAN PRAMUKA, LARANGAN PEJABAT PUBLIK MENJADI PENGURUS GERAKAN PRAMUKA ( Studi Kasus Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Daerah Riau). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER_ 2018731IH.pdf

Download (430kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN_ 2018731IH.pdf

Download (382kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK_ 2018731IH.pdf

Download (263kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR_ 2018731IH.pdf

Download (268kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI_ 2018731IH_.pdf

Download (203kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I_ 2018731IH.pdf

Download (493kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II_ 2018731IH.pdf

Download (330kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III_ 2018731IH.pdf

Download (481kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV_ 2018731IH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (290kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V_ 2018731IH.pdf

Download (206kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA_ 2018731IH.pdf

Download (351kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini berjudul “ Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, Larangan Pejabat Publik Menjadi Pengurus Gerakan Pramuka (Studi Kasuus Ketua Kwartir Cabang Daerah Riau). Adapun lokasi penelitian in ada di tiga wilayah yang terdiri dari Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Kota Dumai. Dalam pembahasan permasalahan yang akan diangkat diatas maka ditetapkan metodologi penelitian Yuridis Sosiologis. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah Deskriftif yakni menerangkan serta menjelaskan data yang diporoleh dari Kwartir Cabang Sejajaran Kwartir Daerah Riau. Dalam penelitian Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka, Larangan Pejabat Publik Menjadi Pengurus Gerakan Pramuka (Studi Kasus Ketua Kwartir Cabang Daerah Riau) penulis mengambil tekhik pengambilan sampel dengan cara Sampling Kuota. Adapun Sampling Kuota adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan. Sedangkan ciri-ciri yang dimaksud penulis adalah Kwartir Cabang yang melaksanakan Musyawarah Cabang ditahun 2017. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaan UndangUndang Gerakan Pramuka merupakan suatu sadar huikum yang sangat menguatkan Gerakan Pramuka, ditambah lagi dengan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka yang satu padu sebagai satu kesatuan kekuatan hukum didalam Gerakan Pramuka. Selanjtnya terhadap Implikasi Hukum terhadap permasalahan diatas adalah sampai saat ini belum ada dasar hukum yang jelas seperti apa penyelesainnya dan lembaga apa pula yang menyelesaikan. Perlunya penerapan sanksi sebagai langkah hukum dalam setiap pelanggaran merupakan hal yang perlu diatur, dan ditambah lagi Sifat Gerakan Pramuka yang sukarela dan universal.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 06 Sep 2019 07:34
Last Modified: 06 Sep 2019 07:34
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/19415

Actions (login required)

View Item View Item