MUHAMAD ROSU (2018) EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN BIAYA TRANSPORTASI HAJI PADA MUSIM HAJI TAHUN 2017 DI KABUPATEN KAMPAR. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER__2018648IH.pdf Download (152kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN__2018648IH.pdf Download (259kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK__2018648IH.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR__2018648IH.pdf Download (198kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI__2018648IH.pdf Download (205kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I__2018648IH.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II__2018648IH.pdf Download (208kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III__2018648IH.pdf Download (271kB) | Preview
	Text 9. BAB IV__2018648IH.pdf Restricted to Repository staff only Download (280kB)
Preview	Text 10. BAB V__2018648IH.pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA__2018648IH.pdf Download (123kB) | Preview

Abstract

Penyelenggaraan ibadah haji memang merupakan persoalan nasional dan sering terjadi keluhan dari Jemaah, mulai dari pelayanan, transportasi, akomodasi dan pemondokan yang jaraknya jauh dari masjidil haram, dan sebagainya yang menjadi catatan bagi pemerintah, dan juga pemerintah Kabupaten Kampar. Demikian juga halnya dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh Jemaah, mulai dari Ongkos Naik Haji (ONH) sampai biaya transportasi dari dan ke embarkasi, serta biaya lainnya. Dalam pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2013 disebutkan bahwa, “Biaya transportasi Jemaah haji, biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji dan panitia penyelenggara ibadah haji daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar”. Namun dalam kenyataannya, Jemaah masih dikenakan biaya untuk transportasi dari dan ke embarkasi. Hal ini tentu tidak sesuai dengan amanah Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 4 Tahun 2013, dan Pasal 9 Peraturan Daerah tersebut yang menyatakan bahwa akomodasi, konsumsi dan transportasi, serta biaya operasional pemberangkatan dan pemulangan Jemaah haji ditanggung oleh panitia. Dari latar belakang dan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar, dan apa hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar. Jenis penelitian ini adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologi atau yuridis empiris, yang diteliti adalah penerapan aturan hukum dan perundang-undangan di lapangan dalam bentuk data primer, yang berkaitan dengan masyarakat dan pihak terkait dalam penerapan aturan hukum dan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran secara jelas mengenai efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar, dan hambatan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar tersebut. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, efektivitas penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar pada Tahun 2017 sudah dapat terlaksana, namun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan peraturan daerah antara lain adalah adanya penambahan biaya transportasi yang dibebankan kepada Jemaah, yang seharusnya hal tersebut tidak terjadi karena sudah ditanggung oleh pemerintah daerah melalui APBD sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 7 ayat(1). Demikian juga halnya dengan koordinasi yang dilakukan antara penyelenggara masih kurang, dan perlu dilakukan perbaikan. Hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar, antara lain adalah masih ada petugas yang lalai dalam melaksanakan tugasnya, penambahan biaya transportasi, kurangnya koordinasi antara petugas, serta penyedian akomodasi dan konsumsi yang kurang memuaskan. Beberapa hal tersebut yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Biaya Transportasi Haji di Kabupaten Kampar.

Actions (login required)

View Item