Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

EVEKTIFITAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NUR ADHA (2018) EVEKTIFITAS PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG IMPLEMENTASI PRINSIP DAN STANDAR HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI POLRES KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER__2018613IH.pdf

Download (129kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN__2018613IH.pdf

Download (254kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK__2018613IH.pdf

Download (197kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR__2018613IH.pdf

Download (395kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI__2018613IH.pdf

Download (204kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I__2018613IH.pdf

Download (497kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II__2018613IH.pdf

Download (374kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III__2018613IH.pdf

Download (496kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV__2018613IH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (344kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V__2018613IH.pdf

Download (122kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA__2018613IH.pdf

Download (204kB) | Preview

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum, sebagai negara hukum, maka negara harus menjunjung tinggi penegakan hukum dan hak asasi manusia hal ini dikarenakan hukum dan hak asasi manusia saling berkaitan satu sama lain. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikataka sebagai tujuan daripada negara hukum. Sebagai negara hukum upaya yang dilakukan oleh negara atau pemerintah tidak apat dilepaskan dari penegakan hukum yakni kepolisian , kepolisian dalam menjalankan tugasnya tunduk dan patuh pada tugas dan wewenanang, salah satunya sebagai penyidik, dalam rangka melakukan penyidikan kepolisian harus harus menjamin hak asasi manusia tetapi pada kenyataannya kepolisian seringkali kehilangan kendali sehingga terjadilah pelanggaran hak asasi manusia di polres kabupaten kepulauan meranti yakni penganiayaan kepada tersangka sehingga menyebabkan kematian . permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini pertama, bagaimanakah evektifitas peraturan kepala kepolisian negara republic Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia kedua, apa faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan kepala kepolisian negara republic Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia. Adapun lokasi penelitian ini adalah di polres kabupaten kepulauan meranti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evektifitas peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, adapun populasinya adalah, seluruh anggota kepolisian dan keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang berdomisili di selat panjang dan sampelnya 30 orang dari 50 populasi. Penelitian ini menggunakan meted purposive smpling. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan skunder. Alat pengumpulan data adalah observasi, wawancara, angket dan studi pustaka. Dari hasil penelitian ini penulis menyimpulkan evektifitas peraturan kepala kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian negara republik Indonesia pada kepolisian polres kabupaten kepulauan meranti masih kurang evektif dikarenakan kurangnya pengetahuan anggota polres terhadap sutau peraturan yang berlaku dan masih banyak faktor-faktor penghambat diantaranya, minimnya dilakukan sosialisasi, kurangnya kesadaran anggota kepolisian polres kabupaten kepulauan meranti untuk mengetahui sautau aturan dan kurangnya pengawasan dari kapolri pada setiap provinsi dan kabupaten kota.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 02 Sep 2019 03:08
Last Modified: 02 Sep 2019 03:08
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/18758

Actions (login required)

View Item View Item