ANALISIS PERIZINAN PERTAMBANGAN PADA KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA)

NILIYA, (2017) ANALISIS PERIZINAN PERTAMBANGAN PADA KANTOR DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER (1).pdf

Download (141kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PERSETUJUAN (1).pdf

Download (224kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK (1).pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR (1).pdf

Download (401kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI (1).pdf

Download (135kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I (1).pdf

Download (344kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II (1).pdf

Download (552kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III (1).pdf

Download (299kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. BAB IV (1).pdf

Download (413kB) | Preview
[img] Text
10. BAB V (1).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (960kB)
[img]
Preview
Text
11. BAB VI (1).pdf

Download (217kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf

Download (203kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Perizinan Pertambangan pada Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk mengetahui hambatan dalam proses izin pertambangan pada Kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perizinan pertambangan diukur dengan 4 indikator, yaitu Persyaratan Administrasi, Pesyaratan Teknis, Persyaratan Lingkungan dan Persyaratan Finansial. Metode Penelitian dalam Penelitian ini yakni Deskriptif Kualitatif, dengan penentuan sampel melalui teknik purposive sampling yakni pada Bidang Pertambangan Mineral. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Analisis Perizinan Pertambangan Pada Kantor Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara) indikator Persyaratan Lingkungan dengan (mean = 2,41) lebih tinggi berbanding dengan Persyaratan Finansial dengan (mean = 2,38) dan Persyaratan Administrasi dengan (mean = 2,33). Sedangkan yang paling rendah adalah indikator Persyaratan Teknis dengan (mean = 2,33). Dari hasil penelitian melalui Wawancara dan Kuesioner diketahui bahwa hambatan dalam proses perizinan pertambangan yakni terlalu banyaknya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, ketidaktahuan atas informasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persyaratan yang harus dilengkapi, serta mahalnya biaya untuk mendapatkan dokumen yang digunakan untuk melengkapi persyaratan administrasi, teknis, lingkungan maupun finansial. Kata Kunci : Implementasi, Persyaratan, Perizinan, Pertambangan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 350 Administrasi Negara, Ilmu Kemiliteran > 351 Administrasi Negara
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Administrasi Negara
Depositing User: Ms. Ernawati
Date Deposited: 20 Aug 2019 08:33
Last Modified: 20 Aug 2019 08:33
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/17791

Actions (login required)

View Item View Item