Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TERHADAP PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DI KELURAHAN PULAU KARAM KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006

YOGI FERNANDA (2018) KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TERHADAP PEMBANGUNAN SUMUR RESAPAN DI KELURAHAN PULAU KARAM KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2006. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER__2018278IH.pdf

Download (168kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PENGESAHAN__2018278IH.pdf

Download (328kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK__2018278IH.pdf

Download (127kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR__2018278IH.pdf

Download (196kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI__2018278IH.pdf

Download (131kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I__2018278IH.pdf

Download (553kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II__2018278IH.pdf

Download (355kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III__2018278IH.pdf

Download (596kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV__2018278IH.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (389kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V__2018278IH.pdf

Download (206kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA__2018278IH.pdf

Download (289kB) | Preview

Abstract

Pembangunan yang berkembang pesat akan mengakibatkan penggunaaan lahan menjadi tidak terkendali yang berakibat kurangnya ruang terbuka hijau, ini berpengaruh pada berkurangnya peresapan air ke dalam tanah yang menyebabkan banjir pada musim hujan dan menurunnya permukaan air tanah. Upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan banjir ini adalah dengan membuat aturan atau kebijakan yang mengatur tentang sumur resapan. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006. Oleh sebab itu diperlukan konsistensi pemerintah dalam menerapkan peraturan ini dalam hal ini dinas terkait yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penelitian ini dikhususkan untuk pelaksana tugas yaitu pada Pasal 28 Ayat 1, 2 , Pasal 19 Ayat 3, 5, dan Pasal 29 Ayat (1 dan 2), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mana memiliki tugas wewenang dalam hal Pengawasan, Sosialisasi, dan Penindakan atau pemberian sanksi terhadap pemilik bangunan yang tidak membangun sumur resapan sesuai Peraturan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan masalahnya, yakni Bagaimana kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pembangunan sumur resapan di Kelurahan Pulau Karam, Kecamatan Sukajadi baik dalam Pengawasan, Sosialisasi, dan Penindakan? Dilihat dari sudut jenisnya tergolong kedalam jenis penelitian field research dengan cara survey. Untuk mendapatkan data penulis mengadakan penelitian di lapangan berupa angket dan wawancara. Dan sifatnya tergolong penelitian deskriptif yaitu yang bertujuan untuk menyajikan gambaran tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dari hasil penelitian penulis melihat Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 telah lama dijalankan namun dalam implementasinya ditemukan yakni:(1) 57 (87,7%) responden belum membangun sumur resapan dan 8 (12,3%) responden yang membangun sumur resapan baik bangunan setelah berlakunya Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 maupun sebelum berlaku yang mana sebanyak 17 (26%) responden menyatakan ada sosialisasi, dan sebanyak 48 (74%) responden menyatakan tidak ada sosialisasi. (2) Belum optimalnya pengawasan berupa pengecekan maupun pemeriksaan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap bangunan yang yang tidak memiliki sumur resapan secara konsisten dapat dilihat sebanyak 20 (30,8%) responden menyatakan ada pengawasan, dan sebanyak 45 (69,2%) responden menyatakan tidak ada pengawasan. (3) Tidak adanya tindakan tegas yang dilakukan Dinas terkait terhadap pemilik bangunan yang tidak membangun sumur resapan.yakni dapat dilihat sebanyak 11 responden menyatakan ditindak, yaitu sebanyak 84% yang mana berupa teguran. Dan sebanyak 54 responden menyatakan tidak ada penindakan, yaitu 74%. Ini menjelaskan bahwasannya masih belum optimalnya kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik melakukan Pengawasan, Sosialisasi, maupun Penindakan berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2006 tentang Sumber daya Air dan Sumur Resapan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 300 Ilmu Sosial > 340 Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Rina Amelia -
Date Deposited: 17 Jul 2019 03:07
Last Modified: 17 Jul 2019 03:07
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/16089

Actions (login required)

View Item View Item