VIGIL RAHMAN (2018) PENERTIBAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI MENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 2 TAHUN 2009. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Full text not available from this repository.Abstract
Penegakan hukum dalam upaya penertiban beredarnya bangunan menara yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi merupakan tugas dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Banyak menara telekomunikasi yang melanggar aturan, baik terkait estetika, tata ruang, bahkan ada menara yang tidak memilik izin mendirikan bangunan di Kabupaten Kampar. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah penertiban atas menara-menara yang melanggar aturan didalam surat izin, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat penertiban izin. Lokasi penelitian adalah daerah Kabupaten Kampar, Tujuan dari Penelitian adalah untuk mengidentifikasi penertiban izin dan faktor yang menjadi penghambat dalam penertiban izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi. Metode penelitian yang digunakan, dilihat dari jenisnya penelitian merupakan penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mencari dan menggali data, kemudian diperkuat dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan, yang kemudian fakta-fakta tersebut diberikan penafsiran kemudian di analisis. Hasil penelitian ini adalah penertiban oleh pemerintah Kabupaten Kampar Pertama Pembentukan tim untuk mengorganisasi Pembangunan dan Pengendalian Menara di Kabupaten Kampar. Kedua, Menerapkan sanksi administrative, Ketiga, Upaya Refrensif dengan secara berskala memeriksa dan membongkar menara yang melanggar ketentuan Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama. Faktor-faktor yang menghambat Penertiban Izin Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Kampar adalah: Hambatan Internal sebagai berikut: Pertama, Minimnya tenaga operasional. Sedangkan Hambatan Eksternal adalah: Pertama, Hambatan dari Masyarakat. Kedua, Perusahaan (PT), terkadang perusahaan tidak menghiraukan peringatan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan internal adalah berupaya menambah tenaga dengan memanfaatkan bantuan instansi-instansi yang memiliki kelebihan tenaga operasional untuk membantu pelaksanaan penertiban Menara. Sedangkan untuk mengatasi hambatan eksternal adalah: Pertama, sosialisasi terhadap pentingnya ketertiban Pembangunan dan Penggunaan Menara. Kedua, sudah menjadi tugas SatPol PP untuk menjaga amanat Peraturan Daerah, dengan melakukan pendataan dan peringatan terhadap Perusahaan yang melakukan pelanggaran.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | ?? 330 ?? |
| Divisions: | ?? sh_ih ?? |
| Depositing User: | Users 14799 not found. |
| Date Deposited: | 11 Jul 2019 01:20 |
| Last Modified: | 11 Jul 2019 01:20 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/15657 |
Actions (login required)
 |
View Item |