Giarto (2012) TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN DAN PENERAPAN RAHN (GADAI SYARIAH) PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG HR. SOEBRANTAS PANAM PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview

Text 2013_201312EI.pdf Download (553kB) | Preview

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah karena hasil observasi penulis mendapatkan adanya perbedaan tarif ijarah dengan pinjaman yang sama dan barang jaminan yang sama. Penelitian ini berlokasi di Perum Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas yang beralamt di Jalan HR. Soebrantas Km. 10,5 Panam Pekanbaru. Permasalahan dalam penelitian pelaksanaan Rahn (gadai syariah) serta tinjauan Ekonomi Islam terhadap penerapan Rahn (gadai syariah) padaPerum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru.Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Rahn (gadai syariah) yang di jalankan oleh Perum Pegadaian Syariah cabang HR. Soebrantas Panam Pekanbaru, serta apakah pelaksanaan dan penerapan Rahn (gadai syariah) sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dan ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara kepada pimpinan cabang dan pegawai yang langsung terlibat dalam proses Rahn (gadai Syariah) yang berjumlah 8 orang, setelah data terkumpul peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan metode Deskriptif analitik serta metode penulisan menggunakan metode deduktif dan deskriptif. dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan yang mana pelaksanaan Rahn (gadai Syariah) adalah sebagai berikut: akad yang digunakan adalah akad rahn, sedangkan biaya penyimpanan dan perawatan barang gadaian menggunakan akad ijarahditentukan berdasarkan besarnya taksiran, dan ditambah dengan membayar uang administrasi yang ditentukan dari jumlah pinjaman, uang pinjaman yang diberikan 90% dari jumlah taksiran, dan jangka waktu pinjaman pinjaman selama 4 bulan, apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah tidak mampu untuk melunasi maka marhun akan dijual untuk membayar pokok pinjaman di tambah ijarah dan biaya penjualan, apabila hasil penjualan melebihi dari pinjaman maka menjadi milik rahin, akan tetapi kalau hasil penjualan lebih kecil dari pinjaman nasabah diwajibkan membayar kekurangan tersebut. Dari pelaksanaan Rahn (gadai Syariah) tersebut peneliti penyimpulkan bahwa telah sesuai dengan prinsip syariah karena sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSN MUI/III/2002 tentang RAHNdan fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN MUI/III/2002 tentang RAHN EMAS.

Actions (login required)

View Item