Gusrias Apis (2014) PELAKSANAAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR DALAM MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG ASPIRATIF. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text FM.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (57kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (101kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (53kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (132kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (19kB) | Preview

Abstract

i Kebijakan daerah antara lain dirumuskan dalam Peraturan Daerah dan peraturan perundangan-undangan telah menentukan, bahwa Peraturan Daerah dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama-sama Pemerintah Daerah. Berdasarkan kenyataan di Kabupaten Rokan Hilir, terdapat beberapa kelemahan terkait diantaranya adalah tidak adanya keterlibatan masyarakat terkait perancangan Peraturan Daerah, minimnya penyerapan aspirasi masyarakat melalui masa reses maupun melalui kunjungan kerja serta minimnya pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Berdasarkan hal tersebut diatas, masalah penelitian adalah bagaimanakah pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif, apakah hambatan pelaksanaan serta bagaimanakah upaya mengatasi hambatan pelaksanaan tersebut. Jenis penelitian adalah penelitian hukum sosiologis berlokasi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir . Sumber data dari penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tertier. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket dan kajian kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif belum terlaksana secara maksimal dikarenakan terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya dan ini jelas saja kurang menjalankan amanat Pasal 344 ayat (1), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berbunyi “membentuk Peraturan Daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota”. Hambatan Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif berupa kurang luasnya lingkup sosialisasi pemerintah, substansi ide masyarakat dalam partisipasi kurang tepat dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi. Upaya mengatasi hambatan Pelaksanaan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah yang aspiratif berupa sebaiknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir membentuk Panitia Legislasi, perlu diadakan diklat, seminar dan lokakarya tentang penyusunan peraturan daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terutama bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang disiplin ilmunya berbeda dengan bidang tugasnya, perekrutan calon anggota Dewan yang dilakukan oleh partai harus didasarkan pada kualitas dan latar belakang pendidikan formal, pada saat proses pembahasan rancangan peraturan daerah sebaiknya tidak hanya melibatkan dari stakeholder yang terkait saja, tetapi juga melibatkan dari perwakilan masyarakat sipil dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir diharapkan lebih sering melakukan hearing dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Actions (login required)

View Item