NOVALDY AZIMI NST, - (2023) OPEN LEGAL POLICY PENGATURAN PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM PASAL 222 UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (702kB)
Preview	Text SKRIPSI NOVALDY AZIMI NST.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Novaldy Azimi Nst, (2023) Open Legal Policy Pengaturan Presidential Threshold Dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Pemilihan Presiden di Indonesia Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya ketentuan open legal policy dalam pengaturan presidential threshold dalam pasal 222 Undang-Undang pemilu. Delegasi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 6A ayat 2 dan ayat 5 tersebut tidak sesuai dengan pengaturan dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilu mengenai pengaturan presidential threshold sehingga menimbulkan banyak dampak negatif terhadap pengaturan tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang terdapat dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilu yang mengatur mengenai norma pengaturan presidential threshold. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder secara keseluruhannya. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, yaitu buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan skunder, dalam penelitian ini adalah kamus hukum. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa kemudian Pengaturan Presidential threshold yang terdapat dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bukanlah suatu open legal policy karena norma tersebut bertentangan dan tidak berkesusuaian dengan Pasal 6A ayat 2 dan ayat 5 UUD 1945. Adanya pengaturan presidential threshold sebagai penguatan sistem presidensialisme Indonesia tidak mempunyai alasan teoirtis yang jelas dan tidak memiliki contoh praktis dinegara dengan sistem presidensialisme lainnya. Adanya pengaturan presidential threshold menimbulkan banyak dampak negatif seperti menyulitkan munculnya calon-calon alternatif, karena ambang batas hanya memungkin hadirnya sedikit calon. Dan juga presidential threshold dapat menghadirkan koalisi pragmatis yang didasarkan atas tawar-menawar politik, bukan didasarkan atas kesamaan ideologi dan tujuan. Kemudian presidential threshold juga memungkinkan hanya melahirkan dua calon seperti yang terjadi di pilpres 2014 dan 2019 yang menyebabkan pembelahan yang tajam di masyarakat. Kata kunci : Open legal Policy, Presidential Threshold.

Actions (login required)

View Item