ANISA ELVIRA SHELVINA, - (2023) PEMELIHARAAN BENDA SITAAN NEGARA DI RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) KELAS I PEKANBARU BERDASARKAN PASAL 19 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 16 TAHUN 2014. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI FUL KECUALI BAB IV ANISA ELVIRA SHELVINA.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (BAB IV) SKRIPSI BAB IV ANISA ELVIRA SHELVINA.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (885kB)

Abstract

ABSTRAK Anisa Elvira Shelvina, (2023): Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2014. Kedua, Hambatan dalam pemeliharaan Benda Sitaan Negara di Rumah Penyipanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum kualitatif yaitu menganalisis data dan fakta yang diperoleh dalam penelitian yang menghasilkan informasi analitis atau data tertulis dan tidak tertulis yang disajikan oleh responden. Pendekatan penelitian ini yaitu sosiologis empiris di mana pedekatan tersebut meneliti efektivitas hukum dan ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpulan data terdiri dari studi dokumen, observasi, dan wawancara. Adapun lokasi penelitian yaitu Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Kelas I Pekanbaru Jl. Sialang Bungkuk Kulim, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat dilihat bahwa adapun program yang dimiliki Rupbasan Kelas I Pekanbaru dalam Pemeliharaan Benda Sitaan Negara yaitu “Sibiber” sikat biar bersih, namun dalam pelaksanaannya dikarenakan banyak nya jumlah benda sitaan negara titipan dari instansi lain dan gudang penyimpanan yang overload sehingga tidak semua basan tersebut terpelihara secara maksimal serta kurangnya jumlah personil pengamanan. Kemudian hambatan dalam pemeliharaan benda sitaan negara yaitu hambatan internal adanya penyusutan benda sitaan negara, belum ada petugas yang memiliki sertifikat keahlian untuk menaksir mutu dan nilai basan, dan kurangnya penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Sedangkan hambatan eksternal tidak adanya salinan putusan dari pengadilan terhadap basan sehingga menyebabkan benda sitaan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis/inkrah dan basan tersebut selanjutnya tidak dapat dieksekusi. Kata kunci: Pemeliharaan, Benda Sitaan, Rupbasan

Actions (login required)

View Item