FIQIH MAULANA, - (2023) PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DALAM PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG PENGAMANAN ROKOK BAGI KESEHATAN DI DESA PERKEBUNAN HALIMBE PERSPEKTIF SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI FIQIH MAULANA.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Fiqih Maulana (2023) : Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe Perspektif Siyasah Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh diaturnya ketentuan mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa ada beberapa tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan untuk kegiatan merokok. Permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana ketentuan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan, bagaimana penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Desa Perkebunan Halimbe, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah tentang fungsi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan di Desa Perkebunan Halimbe. Penelitian ini adalah Peneitian Lapangan (Field Research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan secara keseluruhan pada subjek penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Penelitian ini dilakukan di Desa Perkebunan Halimbe Kecamatan Aek natas, Kabupaten Labuhanbtau Utara. Alasan penulis memilih lokasi ini karena lokasi tersebut belum menerapkan kawasan tanpa rokok. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kawasan tanpa rokok merupakan ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau memproduksi, menjual, mengiklankan atau mempromosikan produk tembakau. Penerapan KTR di Desa Perkebunan Halime masih mengalami kendala, seperti masih adanya pegawai yang merokok di ruang kerja dan banyaknya perokok aktif di desa tersebut. Tinjauan fiqih siyasah terhadap kawasan tanpa rokok berkaitan dengan kemaslahatan, sebab kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya, bergantung pada kemaslahatan demi menghilangkan kemudharatan. Asap rokok yang ditimbulkan oleh perokok aktif dapat menimbulkan kemudharatan baik pada dirinya sendiri maupun orang lain yang berada di sekitarnya. Pelaksana kebijakan di desa Perkebunan Halimbe belum menjalankan prinsip tersebut secara optimal dengan alasan banyak penduduknya yang masih perokok aktif. Kata Kunci : Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Pemerintah, Fiqih Siyasah

Actions (login required)

View Item