Aji Anugrah, Aji (2023) IMPLEMENTASI FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 DI DESA PULAU JUM’AT KABUPATEN INDRAGIRI HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (2MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (636kB)

Abstract

Penelitian ini berangkat dari latar belakang terdapatnya indikator kurang maksimalnya implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa, dimana dalam fungsi manampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat BPD tidak pernah turun langsung kemasyarakat untuk menggali aspirasi masyarakat. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana implementasi fungsi badan permusyawaratan desa berdasarkan peraturan daerah nomor 3 tahun 2019 di Desa Pulau Jum’at kabupaten Indragiri hulu menurut perspektif fiqh siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 di Desa Pulau Jum’at. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Populasi penelitian ini berjumlah 5 orang. Dengan sampel keseluruhan populasi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode yang digunakan metode kualitatif. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi fungsi BPD di Desa Pulau Jum’at. Hasil penelitian ini adalah implementasi fungsi BPD sudah dilaksanakan tetapi belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan berjalannya fungsi legislasi yang sudah menghasilkan APBDes dan RPJMDes. Tetapi dalam fungsi manampung aspirasi masyarakat, BPD baru sebatas pertemuan formal dan belum dapat menampung dan menyalurkan sepenuhnya aspirasi masyarakat. Sedangkan fungsi pengawasan BPD belum juga berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dibuktikan masih banyak dijumpai jalan semenisasi yang cepat rusak. Kemudian sering ditemukan kantor desa Pulau Jum’at sudah tidak ada yang bekerja ketika waktu sesudah dzuhur jam 14.00. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kurang optimal pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pulau Jum’at ialah: 1) sarana kerja yang kurang memadai. 2) kecilnya pendapatan tujangan anggota BPD. Berdasarkan tinjaun fiqh siyasah pelaksanaan fungsi BPD di Desa Pulau Jum’at sesuai dengan Ahlu Halli wa Aqdi sebagaimana lembaga tersebut sebagai lembaga legislasi yang paling dikenal dengan membuat undang-undang, pelaksanaan musyawarah dan pengawasan sejalan dengan apa yang dicontohkan Nabi SAW dan menjunjung tinggi konsep syura.

Actions (login required)

View Item