NURHIKMAH, - (2023) PERAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENERTIBAN TANAH TELANTAR BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG PENERTIBAN KAWASAN DAN TANAH TELANTAR DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (623kB)
Preview	Text SKRIPSI NURHIKMAH.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Nurhikmah, (2023) : Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Penertiban Tanah Telantar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar Di Kabupaten Indragiri Hulu Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021, tentang Penertiban kawasan dan Tanah Telantar. Menyatakan bahwa Tanah Telantar adalah tanah hak, tanah hak pengelolaan, dan tanah yang diperoleh berdasarkan dasar penguasaan atas tanah, yang sengaja tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan dan/atau tidak dipelihara. Adanya tanah telantar sendiri menyebabkan hilangnya fungsi sosial atas tanah yang akan menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah, masyarakat dan Negara. Oleh sebab itu diperlukanlah peran Badan Pertanahan Nasional untuk dilakukannya penertiban tanah telantar dengan melakukan tahapan yang disebut inventarisasi tanah telantar dengan cara mengumpulkan data tanah terindikasi telantar yang meliputi data tekstual dan spasial. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional dalam penertiban tanah telantar di Kabupaten Indragiri Hulu serta apa hambatan badan pertanahan nasional kabupaten Indragiri hulu dalam penertiban tanah telantar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris yang merupakan penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, dengan pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris atau penelitian secara lapangan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan langsung tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam prakteknya. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Purposive sampling. Hasil penelitian diketahui bahwa badan pertanahan nasional kabupaten Indragiri hulu belum melakukan inventarisasi terhadap tanah terindikasi telantar di Indragiri hulu terkhusus di Desa Bongkal Malang. Karena belum adanya inventarisasi inilah yang menyebabkan penertiban terhadap tanah telantar belum terlaksana sebagaimana mestinya mengingat bahwa inventarisasi merupakan langkah awal dalam memperoleh data untuk kemudian dilakukan penertiban. Hal ini disebabkan oleh beberapa hambatan yakni pemilik tanah sulit untuk ditemui bahkan tidak diketahui keberadaannya karena ketidaksesuaian alamat yang dimiliki, adanya pihak yang menghalangi kegiatan inventarisasi, lokasi tanah telantar jauh dan sulit untuk dijangkau, kurangnya anggaran yang dimiliki, keterbatasan petugas dalam menangani permasalahan tanah telantar, serta jangka waktu dalam melakukan penertiban relatif singkat. Kata kunci : Peran, Penertiban, Hambatan

Actions (login required)

View Item