ZAINUL KIROM, - (2022) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 PASAL 18 TENTANG KEWENANGAN DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS DI DESA PULAU KECIL KECAMATAN RETEH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (5MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Zainul Kirom (2022) : Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 18 Tentang Kewenangan Desa Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 18 tentang kewenangan desa yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana Implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 18 tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil, bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 18 tentang Kewenangan Desa di Desa Pulau Kecil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, faktor-faktor penghambat dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Desa Pulau Kecil Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini berbentuk penelitian lapangan (field Research) Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Peneliti memilih teknik total sampling dari Populasi sebanyak 10 orang. Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa selalu berupaya untuk memaksimalkan penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang ada di Desa Pulau Kecil, meskipun dalam pelaksanaannya pemerintah desa juga masih mendapati kendala. Adapun yang menjadi faktor penghambat, masyarakat belum mampu mencari peluang usaha untuk peningkatan ekonomi keluarga dan penguasaan teknologi tepat guna yang belum memadai dan dana yang masih belum bisa membiayai seluruh kegiatan program desa pulau kecil. Namun Pemerintahan desa pulau kecil senantiasa berupaya memaksimalkan berbagai program terutama kegiatan untuk kemajuan desa. Penyelenggaraan pemerintah Desa pulau kecil sudah sesuai dengan konsep fiqh siyasah, yang mana dalam pelaksanaan sudah mengikuti aturan yang di buat oleh ulil amri dan dalam pelaksanaan pemerintahan sudah menerapkan prinsip musyawarah guna untuk kepentingan kemaslahatan umat dan mengutamakan keamanan. Kata Kunci: Desa, Kewenangan, UU No. 6 Tahun 2014, Fiqh Siyasah, dan Pemerintah Desa

Actions (login required)

View Item