NURUL NABILA F, - (2023) PELAKSANAAN STANDAR KELAYAKAN HALTE BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN DI JALAN HR SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text SKRIPSI LENGKAP KECUALI IV.pdf Download (3MB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (403kB)

Abstract

ABSTRAK NURUL NABILA F, (2023) : Pelaksanaan Standar kelayakan Halte Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 tahun 2012 Tentang StandarPelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru Halte merupakan salah satu penunjang terbentuknya penyelenggaraan Sistem Angkutan Massal Berbasis Jalan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yaitu Trans Metro Pekanbaru untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Pekanbaru. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Jalan Berbasis Jalan mengatur tentang standar pelayanan minimal yang harus diterapkan dalam pembangunan halte. Layanan standar dapat mencakup keamanan, kenyamanan, dan keteraturan. Terdapat 20 unit halte di sepanjang jalan HR Soebrantas Kota pekanbaru, Namun hanya 1 halte yang hampir memenuhi standar kelayakan. Dilihat dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang di bahas pada penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan standar kelayakan dan faktor penghambat dan upaya yang mempengaruhi proses pelaksanaan standar kelayakan halte berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. 10 Tahun 2012 tentang Standar Minimum Angkutan Jalan Berbasis Jalan di Jalan HR Soebrantas Kota Pekanbaru. Penelitian ini merupakan penelitian hukum secara sosiologis, dimana teknik pengumpulan data secara obervasi, wawancara dan penyebaran angket. Dengan maksud tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya meuju kepada cara penyelesaian masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan standar kelayakan halte Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan belum dapat berjalan secara maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu ukuran kebijakan yang luas, sumber dana finansial, sumber daya manusia, sumber daya waktu , karakteristik lembaga pelaksana, kecenderungan sikap, komunikasi antara organisasi pelaksana dan aktivis, lingkungan sosial, lingkungan ekonomi. Kata Kunci : Kelayakan Halte, Standar Pelayanan Minimal

Actions (login required)

View Item