Muhammad Fadillah, Fadillah (2023) EFEKTIVITAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 95 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (380kB)

Abstract

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan dan mengalami keluhan dari masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah efektivitas Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Pekanbaru serta apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman yang lebih kepada masyarakat terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu penelitian lapangan (field researchi). Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan histori. Teknik pengambilan sampel di penelitian ini menggunakan random sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah obeservasi, wawancara, angket atau kuesioner, studi kepustakaan. Sedangkan analisis data yang penulis gunakan yaitu kuantitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kota Pekanbaru, Jadi dalam pelaksanaannya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini masih belum maksimal. Hal ini berdasarkan dari penerapannya masih memiliki kelemahan yaitu terdapat di dalam laporan hasil evaluasi oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Dan dari hasil evaluasi tersebut belum semuanya dijalankan dengan maksimal dari aturan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik. Dan juga masih ada kekurangan dan keluhan dari masyarakat terhadap pelayanan publik. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya adalah yang pertama kurangnya komitmen dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD), yang kedua adalah masih banyak pegawai di masing- masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang awam terhadap sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang ketiga adalah kurangnya tenaga kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) yang memahami tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), yang keempat kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem Pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), dan yang kelima adalah masih belum memiliki kebijakan internal.

Actions (login required)

View Item