Nadia Demonika Putri, Nadia (2023) PELAKSANAAN TELEMARKETING DALAM LEMBAGA PEMBIAYAAN DI TINJAU DARI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 6/POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN DI KOTA PEKANBARU. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (SKRIPSI GABUNGAN) SKRIPSI GABUNGAN.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (319kB)

Abstract

Manusia dalam menjalankan aktifitasnya sangatlah di permudah dengan adanya internet.Hal tersebut dapat di lihat dari adanya kemudahan dalam berkomunikasi dan mendapatkan informasi dengan tidak terbatas.Perkembangan industri jasa keuangan sangat pesat seiring kemajuan teknologi.Layanan pemasaran produk atau telemarketing hingga penagihan sudah di lakukan secara digital.Berkembangnya zaman secara global dalam praktik marketing produk membuat Lembaga Keuangan menyalahgunakan informasi atas data pribadi nasabah.Mereka secara militan menginvasi para nasabah/calon nasabah mereka dengan praktik telemarketing.telemarketing juga di manfaatkan untuk mempromosikan produk. Sayangnya, kemudahan tersebut memberi sisi negatif bagi konsumen karena merasa terganggu dengan informasi-informasi yang tidak di butuhkan.Terlebih, terdapat berbagai kasus bahwa konsumen merasa tidak pernah menyerahkan kontak pribadi pada layanan jasa keuangan tersebut. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini ialahBagaimana pelaksanaan telemarketing dalam lembaga Pembiayaan ditinjau dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/Pojk.07/2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Apa upaya hukum yang dapat di lakukan masyarakat yang merasa di rugikan akibat penawaran produk secara online kepada calon konsumen melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen.Penelitian ini merupak jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian lapangan yang menggunakan metode yuridis empiris yakni melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa Pelaksanaan pemasaran produk melalui sarana telemarketing belum memenuhi ketentuan yang memberikan perlindungan konsumen.Pemerintah Indonesia sudah menetapkan aturan perlindungan terhadap konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang menggunakan metode pemasaran produk melalui sarana telemarketing dengan menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Namun kurangnya kesadaran hukum dari pelaku usaha, serta pemerintah dan pemahaman masyarakat sehinga pelaksanaan yang telah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya. serta sistem penyampaikan informasi dan pengaduan menjadi poin penting yang menghambat pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.07/2022

Actions (login required)

View Item