ILHAM REZA PAHLEVI, - (2022) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KECAMATAN KEMUNING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR BERDASARKAN UU PPLH NO 32 TAHUN 2009 MENURUT TINJAUAN FIQIH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text SKRIPSI ILHAM REZA PAHLEVI.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Ilham Reza Pahlevi, (2022): Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran hutan dan Lahan di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan UU PPLH NO 32 tahun 2009 Menurut Tinjauan Fiqih Siyasah Skripsi ini menjelaskan tentang penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut tinjauan fiqih siyasah . penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa kasus pembakaran hutan dan lahan. Adapun tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimanakah penegakan hukum bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan untuk mengetahui peneggakan hukumnya menurut tinjauan fiqih siyasah . Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir. Sifat penelitian ini deskriftif analitis yang berarti menggambarkan dan memberikan rincian yang jelas dan sistematis terhadap pokok masalah yang diteliti. Yang menjadi subjek dalam penelititan ini adalah Kepala Dinas KPH Indragiri, Camat Kemuning, Kapolsek Kemuning.Untuk populasi dan sampel peneliti menggunakan total sampling dimana jumlah populasi sama degan sampel. Sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wewancara, dan kajian pustaka. Penelitian ini mengunakan analisis data secara deskeriftif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggabarkan secara langsung dengan cara mengumpulkan data kemudian diolah dan dideskripsikan kemudian membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli dan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian, Penegakan Hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah dijalankan sebagaimana mestinya menurut Undang-Undang. Adapun peran pemerintah dalam menanggulangi kebakaran hutan dan dan lahan yaitu dengan melakukan penyluhan serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang masalah pembakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk penegakan hukum bagi pelaku pembakar hutan dan lahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah sesuai dengan ketentuan dalam fiqih siyasah.

Actions (login required)

View Item