MUHAMMAD KEVIN RAMADHAN, - (2022) PENGGUNAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR PERIODE 2019-2024 DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENURUT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (614kB)
Preview	Text SKRIPSI MUHAMMAD KEVIN RAMADHAN.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Muhammad Kevin Ramadhan (2022): Penggunaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Periode 2019-2024 Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Perspektif Fiqh Siyasah Skripsi ini adalah hasil penelitian penelitian sosiologis dengan bentuk penelitian lapangan (Field Reaserch) dengan judul "Penggunaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Fiqih Siyasah". Rumusan masalah yang dibahas yaitu: bagaimana penggunaan hak insiatif DPRD Kabupaten Kampar dalam pembentukan Perda ditinjau menurut fiqih siyasah dan apa faktor-faktor penghambat bagi DPRD Kabupaten Kampar dalam penggunaan hak inisiatif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa Mekanisme Pengggunaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda Kabupaten Kampar di lakukan dengan cara, pengajuan, pembahasan internal dan rapat Bapemperda oleh anggota DPRD. Jumlah perda yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Kampar dalam kurung waktu 2019-2021 sebanyak 19 perda dan yag mana perda yang bersumber dari hak inisiatif DPRD Kabupaten Kampar hanya ada 1 perda. Sedangkan analisis fiqih siyasah mengenai kedudukan dan fungsi DPRD dalam mengunakan hak inisiatif bisa di lakukan perbandingan majelis syura/dewan syura. Antara kedua nya sama-sama lembaga perwakilan namun mengenai wewenang dan cara pengangkatan sangat berbeda. Faktor Penyebab kurang maksimalnya penggunaan hak inisiatif DPRD dalam penghambat pelaksanaan program pembentukan perda periode 20192024 disebabkan oleh pandemi Virus Disease 2019 (Covid-19 yang mana banyak pembatasan-pembatasan berskala sosial yang membuat anggota DPRD sulit turun kelapangan langsung untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan DPRD mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan pandemi Virus Disease 2019 (Covid- 19) sehingga tertundanya kegiatan pembentukan perda. Dan juga kendala yang dihadapi oleh DPRD Kampar dalam pembuatan perda yaitu harus menyiapkan staff ahli atau tim ahli agar pembuatan ranperda bisa dilaksanakan atau diwujudkan sesuai yang diinginkan. Kata kunci: Penggunaan, Hak Inisiatif, Peraturan Daerah DPRD, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item